MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercepat proses layanan perizinan bangunan.
Langkah ini dilakukan guna mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan instruksi tersebut menekankan pentingnya efisiensi dan digitalisasi perizinan bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).Baca Juga:
"Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk mempercepat layanan perizinan bangunan, termasuk memperkuat sistem digital melalui SIMBG," ujar Chandra Dalimunthe di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (23/10/2025).
Chandra menjelaskan, Gubernur Bobby juga meminta daerah untuk memperluas sosialisasi dan menyederhanakan proses perizinan rumah sederhana, salah satunya dengan menghapus kewajiban penggunaan jasa konsultan melalui sistem prototype bangunan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Semua upaya ini bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan langkah ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah layak huni," tambahnya.
Instruksi Gubernur Sumut ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
Chandra menyebut, pasca kunjungan dua menteri tersebut ke Sumut pada 10 Oktober 2025, dalam rangka meninjau perumahan MBR di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Pemprov Sumut segera menggelar diskusi dan pertemuan koordinatif bersama pemerintah kabupaten/kota, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Pemprov Sumut untuk mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah," ungkap Chandra.
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution dalam kunjungan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan permukiman untuk pekerja.
Ia juga mendorong pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan lahan program rumah bersubsidi.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong agar program nasional tiga juta rumah dapat berjalan sukses di seluruh kabupaten/kota. Kami yakin program ini membawa manfaat besar bagi rakyat kecil untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau," tegas Bobby.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026, Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Suasana histeris pecah di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (5/3/2026), saat majelis hakim menjatuhkan vonis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekologis mendesak PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) dan PT Teluk Nauli menghe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bareskrim Polri resmi menetapkan YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka dalam ka
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk memeriahkan penutupan Aceh Ramadhan Festival 2026 yang akan digelar besok,
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes, menerima audiensi dari Badan Narkotika Nasional Kabupa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah aplikasi penghasil saldo dompet digital kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satunya adalah Melolo, aplik
EKONOMI
MEDAN Warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menyampaikan keresahan atas meningkatnya angka kriminalitas di kawasan te
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan 1,9 ton
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menegaskan peran strategisnya dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan melalu
HUKUM DAN KRIMINAL
