MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercepat proses layanan perizinan bangunan.
Langkah ini dilakukan guna mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan instruksi tersebut menekankan pentingnya efisiensi dan digitalisasi perizinan bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).Baca Juga:
"Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk mempercepat layanan perizinan bangunan, termasuk memperkuat sistem digital melalui SIMBG," ujar Chandra Dalimunthe di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (23/10/2025).
Chandra menjelaskan, Gubernur Bobby juga meminta daerah untuk memperluas sosialisasi dan menyederhanakan proses perizinan rumah sederhana, salah satunya dengan menghapus kewajiban penggunaan jasa konsultan melalui sistem prototype bangunan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Semua upaya ini bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan langkah ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah layak huni," tambahnya.
Instruksi Gubernur Sumut ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
Chandra menyebut, pasca kunjungan dua menteri tersebut ke Sumut pada 10 Oktober 2025, dalam rangka meninjau perumahan MBR di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Pemprov Sumut segera menggelar diskusi dan pertemuan koordinatif bersama pemerintah kabupaten/kota, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Pemprov Sumut untuk mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah," ungkap Chandra.
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution dalam kunjungan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan permukiman untuk pekerja.
Ia juga mendorong pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan lahan program rumah bersubsidi.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong agar program nasional tiga juta rumah dapat berjalan sukses di seluruh kabupaten/kota. Kami yakin program ini membawa manfaat besar bagi rakyat kecil untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau," tegas Bobby.
Dengan percepatan perizinan bangunan dan optimalisasi sistem digital, Pemprov Sumut berharap dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program nasional tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.*
(a008)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
JAKARTA Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jakarta mengalami lonjakan tajam dengan hampir mencapai dua juta kasus hingga Ok
Kesehatan
JAKARTA Apple menghadirkan fitur Find My sebagai alat penting untuk melindungi perangkat iOS pengguna, terutama ketika ponsel hilang ata
Sains & Teknologi
JAKARTA Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tim untuk dikiri
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dukungan penuh atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yan
Pemerintahan
MEDAN Dugaan pengkondisian proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) kembali menge
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan
Pertanian Agribisnis
