Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
MEDAN– Dugaan pengkondisian proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) kembali mengemuka dalam sidang perkara dugaan suap yang menjerat Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG), Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun.
Dalam sidang lanjutan yang digelar Kamis (23/10/2025) di Pengadilan Tipikor Medan, Kirun mengaku bahwa dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) telah direncanakan dan dikondisikan sebelum proses lelang berlangsung.
Menurut Kirun, Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu, Topan Obaja Putra Ginting, berperan besar dalam pengaturan proyek tersebut.Baca Juga:
"Dengan Topan," tegas Kirun saat ditanya majelis hakim mengenai siapa yang menentukan pengkondisian proyek.
Kirun menambahkan, perkenalannya dengan Topan Ginting dilakukan oleh mantan Kapolres Tapanuli Selatan, Yasir Ahmadi, dalam sebuah acara kunjungan gubernur di Batu Jomba.
Tujuan perkenalan tersebut agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut.
"Tentu agar mendapat proyek, walaupun tidak saya sampaikan secara langsung. Sama-sama tahulah," ujar Kirun dalam persidangan.
Dalam surat dakwaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Kirun dan putranya, Muhammad Rayhan Dulasmi alias Rayhan, diduga memberikan suap kepada pejabat Dinas PUPR Sumut agar memenangkan dua proyek jalan dengan total nilai pagu mencapai Rp165 miliar.
Terkait hal itu, Jaksa menegaskan bahwa uang sebesar Rp50 juta yang diberikan kepada Rasuli Effendi Siregar, Kadis UPTD Gununtua PUPR Sumut, merupakan bagian dari aliran suap.
Namun, janji success fee lain yang dijanjikan kepada pejabat terkait hingga kini belum terealisasi.
Kirun juga mengungkapkan bahwa baru menyerahkan uang senilai Rp50 juta kepada Topan Ginting saat pertemuan di Medan. Uang tersebut diklaim untuk urusan izin galian C miliknya di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Pemprov Sumut, yang kala itu dipimpin Plt Kadis Topan Ginting.
Meski Topan sebelumnya membantah menerima uang, Kirun menyatakan bahwa Topan mengetahui penyerahan uang tersebut.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN