JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan skema insentif pajak baru yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan industri film nasional.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing film lokal sekaligus menciptakan kesetaraan iklim usaha antara produksi dalam negeri dan film impor.
Baca Juga:Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa insentif tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi para pelaku industri perfilman yang menginginkan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan sektor kreatif.
"Permintaannya dari pelaku industri, kita akan membuat skema insentif yang affordable untuk mengembangkan industri film dalam negeri. Termasuk juga untuk menyetarakan level playing field antara film lokal dan film impor," ujar Bimo kepada awak media, Kamis (23/10/2025).
Menurut Bimo, sejumlah perwakilan asosiasi perfilman nasional sebelumnya telah bertemu dengan DJP untuk menyampaikan masukan dan keluhan terkait beban pajak yang dinilai masih cukup tinggi bagi produsen film lokal.
Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji formulasi kebijakan yang dapat memperingan biaya produksi tanpa menimbulkan distorsi fiskal.
"Selama ini mungkin dirasa ada beberapa hal yang perlu di-improve. Kami sedang mencari solusi agar kebijakan pajak lebih mendukung pertumbuhan sektor kreatif, khususnya film," jelasnya.
Meski belum merinci bentuk atau besaran insentif yang akan diberikan, Bimo menegaskan arah kebijakan DJP akan difokuskan untuk menyeimbangkan beban fiskal antara industri film dalam negeri dan film impor, yang selama ini memiliki perbedaan signifikan dalam perlakuan pajak.
"Saya belum bisa bicara detail, tapi arahnya agar beban pajak bagi industri dalam negeri tidak terlalu memberatkan," ujarnya menegaskan.
Langkah DJP ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah berharap, dengan adanya insentif fiskal, industri film Indonesia dapat tumbuh lebih kompetitif dan mampu memperluas pasar di tingkat nasional maupun internasional.*
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
