Menkeu Purbaya Didesak Segera Selesaikan Masalah Tunggakan Rp400 Miliar

JAKARTA– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang mencapai hampir Rp400 miliar.

Tunggakan ini belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun, meskipun kegiatan telah selesai dilaksanakan.

"Segera saya cek, karena pada 2021 saya belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Soal ini memang belum sampai ke saya, namun saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian tapi belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan," ujar Purbaya kepada wartawan, Kamis (23/10).

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian Izinkan Pemerintah Daerah Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, Ini Alasannya

Purbaya menegaskan akan mempelajari posisi penanganan tunggakan tersebut dan berupaya mencari solusi agar pembayaran dapat segera diselesaikan secara adil bagi seluruh pihak terkait.

Keluhan keterlambatan pembayaran ini datang dari pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita).

Mereka mengeluhkan pembayaran event pemerintah yang belum terbayarkan, termasuk kegiatan besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, yang hingga kini tunggakannya mencapai Rp340 miliar.

Ketua Umum DPP INCCA, Iqbal Alan Abdullah, menyampaikan bahwa selain utang PON Papua, terdapat pula tunggakan pembayaran untuk Perpanas XVII Tahun 2021 di Papua senilai Rp58 miliar.

"Total tunggakan mencapai hampir Rp400 miliar. Sebagian besar pelaku usaha ini adalah usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada arus kas jangka pendek untuk kelangsungan operasional," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran ini berimbas serius pada keberlangsungan bisnis anggota mereka dan berpotensi mengganggu roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka sangat berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya dapat segera menindaklanjuti dan melunasi kewajiban tersebut.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan harapannya agar pemerintah mengubah mekanisme pembayaran yang selama ini dilakukan 100 persen setelah kegiatan selesai. Ia mengusulkan pembayaran uang muka dan bertahap selama pelaksanaan kegiatan, demi mendukung kelancaran pelaksanaan event-event tersebut.

"Selain itu, kami juga berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan akses kredit perbankan untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, dan BUMD dengan jaminan invoice atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar 50-60 persen, sebagaimana praktik di negara lain seperti Singapura dan Australia," pungkas Iqbal.

Pemeriksaan dan penyelesaian tunggakan ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas usaha di sektor MICE, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja nasional.