JAKARTA— Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melarang praktik penjualan pakaian bekas impor atau thrifting.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Pramono, siap mendukung langkah pemerintah pusat melalui pendampingan bagi para pedagang yang terdampak kebijakan tersebut.
"Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan dukungan penuh, termasuk kepada para pedagang di pasar-pasar Jakarta. Saya tidak ingin para pedagang hanya menjadi reseller dari hasil thrifting," ujar Pramono di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampung Kalibata, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait, termasuk sektor UMKM, untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar para pedagang dapat beralih ke produk lokal.
"Kalau bisa, kita bantu mereka melalui pelatihan dari UMKM dan dinas terkait. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kehilangan penghasilan tanpa solusi," tambahnya.
Lebih lanjut, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan operasi penertiban terhadap praktik penjualan pakaian bekas impor ilegal.
"Kalau memang ada operasi penertiban, Pemprov DKI akan mendampingi pemerintah pusat dalam melakukan pembersihan terhadap thrifting," tegasnya.
Menurut Pramono, maraknya praktik thrifting telah merugikan para pedagang lokal, terutama di sentra grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen.
"Yang paling dirugikan adalah para grosir di Tanah Abang dan Senen. Karena itu, Jakarta sepakat dan mendukung penuh kebijakan larangan thrifting," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan pihaknya akan memperketat aturan terkait impor pakaian bekas.
Ia menyebutkan, selama ini penanganan kasus pakaian bekas impor hanya berujung pada pemusnahan barang dan hukuman penjara bagi pelaku, tanpa memberikan pemasukan kepada negara.
"Selama ini negara malah keluar biaya untuk memusnahkan barang dan memberi makan pelaku di penjara. Ke depan, kami akan ubah sistemnya agar bisa mengenakan denda dan sanksi administratif," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
SUMATERA UTARA Aparat TNI dari Kodim 0205/Tanah Karo menemukan ladang ganja seluas sekitar satu rante (20x20 meter) di kawasan hutan Sibu
Hukum dan Kriminal
SAMARINDA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya pelestarian ekosistem
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan sekitar 4.700 izin pengusahaan air tanah di seluruh Indonesia
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai beberapa waktu lalu dalam rangka penyidikan dugaan kasus k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto menerima surat menyentuh dari seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP)
Pendidikan
JAKARTA5 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa sistem Coretax sempat dibobol peretas, dan data hasil peretasan tersebut
Pemerintahan
JAKARTA Selebgram Lisa Mariana menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polr
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pedagang pakaian bekas impor di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, menyatakan keberatan jika nantinya mereka diwajibkan menjual
Ekonomi
JAKARTA Apple dikabarkan akan merayakan ulang tahunnya yang ke20 dengan meluncurkan iPhone terbaru, iPhone 20, lebih awal dari jadwal bi
Sains & Teknologi
PADANG SIDIMPUAN Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padangsidimpuan mencatat sejarah baru dengan terselenggaranya Jumpa Bhakti Gembira (JU
Peristiwa
