Sempat Debat Nama Saksi, Sidang Lanjutan Dokter Tifa Digelar Minggu Depan
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pela
NASIONAL
TAPANULI SELATAN– Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu SE.AK.MM.CA, didampingi Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga MBA.DBA, menyatakan dukungannya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam grand opening Pangopian Al-Zain di Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Sabtu (25/10).
Pangopian Al-Zain hadir dengan konsep ekonomi syariah dan menjadi pusat perbelanjaan oleh-oleh yang menampilkan produk lokal khas Tapanuli Selatan serta Sibolga. Dr. Zainal Efendi Hasibuan MA, penggagas sekaligus pengelola usaha, mengatakan bahwa keberadaan Pangopian Al-Zain bertujuan memajukan masyarakat dan khususnya mendukung upah tenaga pendidik Yayasan Baitul Hikmah Al-Zain di Kelurahan Pasar Pargarutan.
"Pangopian Al-Zain bergerak di bidang usaha yang melibatkan pelaku UMKM Tapanuli Selatan dan Sibolga. Semua produk lokal, mulai dari makanan, kopi, hingga kerajinan tangan seperti kain tenun, akan dijual di sini dengan sistem persenan," jelas Dr. Zainal.Baca Juga:
Dr. Zainal menambahkan, konsep usaha ini terinspirasi dari pondok pesantren yang mampu bertahan di bidang ekonomi. Usaha ini tidak hanya menopang operasional Yayasan Baitul Hikmah Al-Zain, tetapi juga bertujuan membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Tapanuli Selatan.
"Kalau usaha ini maju, kami bertekad membantu fakir miskin di Tapanuli Selatan," tambahnya.
Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, menyambut baik kehadiran Pangopian Al-Zain yang menerapkan prinsip ekonomi syariah, termasuk sistem Musharakah dan Mudharabah, di mana pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.
"Al-Zain ini merupakan implementasi nyata ekonomi syariah, berbasis sinergi antara pemilik produk dan pengelola usaha. Konsep ini selaras dengan visi pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata terintegrasi di Sipirok, Angkola Timur, dan Marancar," ujar Bupati Gus Irawan.
Bupati juga menekankan bahwa pengembangan Pangopian Al-Zain akan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menggeser ASN ke wilayah tersebut, sehingga potensi usaha lokal dapat berkembang seiring dengan pembangunan perumahan ASN di lahan konsesi TPL seluas 4.577 hektare yang sudah keluar dari kawasan hutan dan HPL.
"Jika program ini terwujud, usaha-usaha lokal akan hidup, khususnya di Sipirok, Angkola Timur, dan Marancar. Ini sebabnya usaha seperti Al-Zain patut kita dukung," tutup Bupati.
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pela
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan tinda
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh mematangkan kesiapan pengamanan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahu
NASIONAL
ACEH TAMIANG Pertamina EP Rantau Field tetap melakukan pengeboran sumur baru di tengah proses pemulihan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tami
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah berencana mengurangi ketergantungan terhadap LPG 3 kilogram (kg) impor dengan mengembangkan jaringan gas (jargas) yang
EKONOMI
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) kembali melaporkan sembilan hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Lapora
NASIONAL
JAKARTA Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Fachrizal, diamankan Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejaksaan Tinggi (Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PSMS Medan dipastikan tergabung di Grup A League Cup 2026/2027 bersama Persija Jakarta dan Sumsel United. Kompetisi tersebut dijadwa
OLAHRAGA
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani melontarkan kelakar saat memberikan nasihat dalam sidang pendahuluan uji materi Pasal 169 huruf r Unda
NASIONAL
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL