Bantuan Sosial ke Depan Hanya Akan Diberikan untuk Lansia dan Difabel

JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah memiliki target besar dalam restrukturisasi program bantuan sosial (bansos).

Ke depan, bantuan sosial akan lebih terfokus dan diberikan hanya kepada dua kelompok, yaitu lansia dan difabel.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi besar dalam pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga:

• BRI Semarapura Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-97, Serukan Semangat Bersatu untuk Bangsa

Muhaimin menyatakan bahwa Kemenko PM dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengubah paradigma lama dalam pemberian bansos, yang selama ini cenderung bersifat karitatif dan jangka pendek, menjadi lebih fokus pada pemberdayaan jangka menengah dan panjang.

Dengan demikian, masyarakat yang menerima bantuan dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, tanpa ketergantungan pada bantuan sosial dalam jangka waktu yang lama.

"Sehingga, seiring dengan berjalannya waktu, harapannya hanya dua kelompok yang akan menerima bantuan sosial, yaitu lansia dan difabel," ungkap Muhaimin dalam forum bertajuk "Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa" yang digelar di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Muhaimin menambahkan bahwa pemerintah juga telah merampungkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan capaian besar di tahun pertama Kemenko PM.

Data tunggal ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto

Dengan adanya DTSEN, program-program pemberdayaan dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan terintegrasi, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dan penyalahgunaan data penerima bantuan.

Selain itu, Muhaimin menyampaikan beberapa capaian penting yang telah diraih oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir, termasuk perlindungan sosial bagi 8,4 juta keluarga miskin dan rentan, serta BLT Dana Desa yang telah disalurkan kepada 1,3 juta keluarga miskin.

Pemerintah juga berhasil memastikan lebih dari 96 juta masyarakat dapat berobat secara gratis melalui BPJS Kesehatan.

Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan mendapatkan pembiayaan, sementara lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.

Muhaimin menegaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029.

Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang menetapkan target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan angka kemiskinan maksimum 5 persen pada 2029.

"Target ini dibuat agar kerja pemerintah bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan kita untuk menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh," ujar Muhaimin.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat, agar tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri dan berkembang, sehingga ketergantungan pada bantuan sosial dapat diminimalisir di masa depan.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Muhaimin berharap bahwa pemberdayaan masyarakat akan semakin terwujud, dan Indonesia bisa mencapai target pengurangan kemiskinan yang lebih baik dalam beberapa tahun mendatang.*

(cn/a008)

BRI Semarapura Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-97, Serukan Semangat Bersatu untuk Bangsa

Sumut Akan Serahkan 10 Unit Solar Dryer Dome untuk Stabilkan Harga Cabai Petani

BTN Luncurkan Tabungan HKBP, Dana Jemaat Bisa Salurkan Berkah untuk Gereja

Satgas Percepatan Program Pemerintah Siap Bertindak Tegas: Menteri Bandel Bisa Kehilangan Anggaran!

Dialog Kadin dan Apindo dengan Gubernur Sumut, UMP Bisa Naik 8%?

BRI Padangsidimpuan Kobarkan Semangat Sumpah Pemuda: Insan BRILian Didorong Jadi Lokomotif Inovasi