JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah, yang memiliki tugas utama memonitor dan mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Satgas ini dibagi dalam tiga kelompok kerja (Pokja) untuk menangani berbagai aspek mulai dari anggaran hingga regulasi dan penegakan hukum.
Deputi I Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa Pokja I bertugas memonitor realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L).Baca Juga:
"Pokja I akan mengulas anggaran K/L, mulai dari pagu hingga realisasi serapan. Hingga akhir Oktober ini, kita evaluasi apakah target bisa tercapai. Jika tidak, anggaran bisa dialihkan ke program yang lebih siap," kata Ferry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10).
Sementara itu, Pokja II bertugas melakukan debottlenecking, yakni menyingkirkan hambatan dalam pelaksanaan investasi dan kegiatan usaha di lapangan.
Jika ditemukan masalah, Pokja II akan langsung menanganinya agar program berjalan lebih lancar.
Pokja III fokus pada regulasi dan penegakan hukum. "Jika penyusunan kebijakan membutuhkan dukungan regulasi atau penegakan hukum, Pokja III akan turun tangan," ujar Ferry.
Satgas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Tiga wakil ketua Satgas adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Satgas akan menerima pengaduan langsung dari pelaku usaha dan menggelar perkara kasus yang dilaporkan satu hari setiap pekan.
Purbaya menegaskan pihaknya tidak segan memotong atau menahan transfer anggaran jika kementerian/lembaga terkait tidak menjalankan keputusan Satgas.
"Langkah ekstrem ini perlu karena sekadar memperbaiki aturan tidak akan menyelesaikan masalah. Birokrasi bisa diakali. Semua langkah yang saya sampaikan ke publik telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Purbaya.
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
