Gerakan Pemuda Al-Washliyah Dukung ‘Operasi Hantu Misinvoicing’ Menkeu Purbaya: Perang Melawan Kolonialisme Ekonomi Modern!

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjalankan Operasi Senyap untuk memberantas praktik kejahatan ekonomi berjenis mistransaksi atau misinvoicing, yang selama ini menggerogoti keuangan negara hingga mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

Misinvoicing merupakan praktik manipulasi nilai faktur perdagangan internasional—baik melalui under-invoicing (nilai lebih rendah dari sebenarnya) maupun over-invoicing (nilai lebih tinggi) yang kerap digunakan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal, menghindari pajak, dan memindahkan kekayaan ke luar negeri.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Minta Hotman Paris Sabar Hadapi Turunnya Bunga Deposito Bank

"Operasi senyap ini adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional. Kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan sistem perdagangan global,"ujar Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurut Aminullah, langkah Menkeu Purbaya mencerminkan keberanian moral dan integritas dalam menghadapi white collar crime atau kejahatan kerah putih, yang kerap bersembunyi di balik sistem keuangan dan perdagangan internasional.

Ia menilai praktik misinvoicing sebagai bentuk baru "kolonialisme ekonomi modern", di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia dirugikan secara sistematis akibat manipulasi nilai ekspor-impor komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit.

"Negara dirugikan, rakyat kehilangan manfaat fiskal, sementara para pelaku kejahatan ekonomi hidup nyaman di balik sistem global yang timpang. Karena itu, tindakan Menkeu Purbaya patut didukung penuh," tegasnya.

Lebih lanjut, PP GPA menilai bahwa langkah Kementerian Keuangan meluncurkan 'Operasi Hantu Misinvoicing' merupakan terobosan penting, tidak hanya dalam aspek fiskal, tetapi juga dalam agenda penyelamatan ekonomi nasional dari cengkeraman mafia finansial lintas negara.

Aminullah menekankan, potensi kerugian hingga Rp1.000 triliun bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.Ia menyerukan agar operasi ini tidak berhenti di tahap pengawasan, melainkan disertai penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.

"Ini bukan sekadar operasi administratif, melainkan perang ideologis melawan kejahatan ekonomi global. Kami minta Menkeu Purbaya juga memeriksa jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai—baik yang lama maupun yang baru untuk memastikan tidak ada praktik kolusi di dalamnya. Jika ditemukan indikasi, segera serahkan kepada penegak hukum," ujarnya.

Sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan ormas Islam Al-Washliyah, Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) menegaskan komitmennya untuk mengawal langkah pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi dan melindungi aset nasional.PP GPA juga menyerukan kepada seluruh elemen pemuda Indonesia untuk berdiri di garis depan dalam mendukung pemberantasan kejahatan ekonomi lintas negara sebagai bagian dari perjuangan menegakkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami siap menjadi mitra moral bangsa dalam menjaga integritas ekonomi nasional dari serangan kejahatan sistemik dan global," pungkas Aminullah.*

Menkeu Purbaya Minta Hotman Paris Sabar Hadapi Turunnya Bunga Deposito Bank

PD GPA Kabupaten Batu Bara Dilantik, Diharapkan Berperan Aktif dalam Membangun Masyarakat

Respon Keresahan Warga, Seorang Pria Ditangkap Polisi di Depan Rumahnya