JAKARTA– Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak pada September 2025.
Data tersebut tercantum dalam laporan Tenaga Kerja Ter-PHK, September Tahun 2025 yang diunggah di situs resmi Satu Data Ketenagakerjaan, Rabu (29/10).
Laporan mencatat terdapat 1.093 tenaga kerja yang di-PHK pada bulan September. Dari jumlah tersebut, 229 pekerja berasal dari Jawa Barat, setara 20,95 persen dari total kasus PHK yang dilaporkan.Baca Juga:
Posisi kedua ditempati Kalimantan Utara dengan 187 pekerja, disusul Jawa Timur (141 pekerja), Sumatera Selatan (101 pekerja), Kalimantan Selatan (52 pekerja), dan Banten (48 pekerja).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan menekankan bahwa PHK masih menjadi perhatian serius. Pada 2024, tercatat 77.965 pekerja di-PHK, naik 20,21 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 64.855 pekerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025, meningkat 82 ribu orang dibandingkan Februari 2024.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani isu ketenagakerjaan. Pada Maret lalu, Prabowo menyatakan akan menciptakan 2,9 juta lapangan kerja baru sebagai respons terhadap meningkatnya PHK.
Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dengan nomenklatur setara kementerian, yang akan membentuk Satgas Pencegahan PHK untuk menekan angka pengangguran dan melindungi tenaga kerja.
Fenomena PHK yang meningkat ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, serikat buruh, dan pelaku industri untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.*
(cn/M/006)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunjuk Bani Immanuel Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Beda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyelesaikan berbagai persyarat
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri nasional melalui program hilirisasi dan pengolahan su
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons beredarnya daftar lebih dari 20 nama yang disebutsebut terkait dalam kasus dugaan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk mengantisipasi potensi m
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pajung, berharap persidangan perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presid
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo mengungkap adanya dugaan manipulasi atau pengubahan bukti elektronik dalam perkara
POLITIK
JAKARTA Harga cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas pangan dengan harga tertinggi di pasar nasional. Berdasarkan data Pus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan konsumsi telur dan daging aya
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengerahkan armada pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak krisi
NASIONAL
