Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak pada September 2025.
Data tersebut tercantum dalam laporan Tenaga Kerja Ter-PHK, September Tahun 2025 yang diunggah di situs resmi Satu Data Ketenagakerjaan, Rabu (29/10).
Laporan mencatat terdapat 1.093 tenaga kerja yang di-PHK pada bulan September. Dari jumlah tersebut, 229 pekerja berasal dari Jawa Barat, setara 20,95 persen dari total kasus PHK yang dilaporkan.Baca Juga:
Posisi kedua ditempati Kalimantan Utara dengan 187 pekerja, disusul Jawa Timur (141 pekerja), Sumatera Selatan (101 pekerja), Kalimantan Selatan (52 pekerja), dan Banten (48 pekerja).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan menekankan bahwa PHK masih menjadi perhatian serius. Pada 2024, tercatat 77.965 pekerja di-PHK, naik 20,21 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 64.855 pekerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025, meningkat 82 ribu orang dibandingkan Februari 2024.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani isu ketenagakerjaan. Pada Maret lalu, Prabowo menyatakan akan menciptakan 2,9 juta lapangan kerja baru sebagai respons terhadap meningkatnya PHK.
Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dengan nomenklatur setara kementerian, yang akan membentuk Satgas Pencegahan PHK untuk menekan angka pengangguran dan melindungi tenaga kerja.
Fenomena PHK yang meningkat ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, serikat buruh, dan pelaku industri untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.*
(cn/M/006)
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK