Gerindra Sentil Menteri Hanif, Aksi Main Segel di Puncak Bikin Ribuan Warga Kena PHK

JAKARTA- Fraksi Partai Gerindra menyuarakan kritik keras terhadap langkah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang melakukan penyegelan sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Kebijakan itu disebut telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran di wilayah tersebut.

Menurut catatan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, setidaknya 2.300 karyawan terdampak langsung dari aksi penyegelan tersebut.

Baca Juga:

• Dukung Kolaborasi Komunitas, IJP Siap Kawal Suksesnya Lampung Fest 2025

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, menyebut tindakan Menteri Hanif tidak berdasarkan kajian mendalam dan terkesan sewenang-wenang.

"Saya sangat menentang keras jika keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa kajian, dan sewenang-wenang," ujar Mulyadi saat dihubungi, Sabtu (4/10/2025).Ia mengingatkan bahwa Menteri Hanif merupakan bagian dari pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Bogor merupakan daerah tempat tinggal Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat kecil dinilai bisa mencoreng nama baik presiden.

"Puncak bukan seperti Kalimantan yang punya banyak hasil tambang. Warga Bogor Selatan ini hidup dari sektor wisata. Jangan bunuh mata pencaharian mereka," tegas Mulyadi, yang juga anggota DPR dapil Kabupaten Bogor.Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor pariwisata di Bogor Selatan memiliki efek domino yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, UMKM, penjualan souvenir, hingga wisata kuliner yang bergantung pada geliat wisata.

"Alam Bogor yang indah dan sejuk adalah anugerah Tuhan. Itu harus dikelola lewat ekowisata agar memberi pekerjaan dan usaha bagi masyarakat, sekaligus mendukung pendapatan asli daerah," tambahnya.Mulyadi pun menegaskan agar Menteri Hanif tidak mengambil langkah sepihak yang justru memperburuk kondisi ekonomi rakyat.

"Kebijakan apapun harus memikirkan hajat hidup masyarakat. Jangan sampai kebijakan itu justru menyulitkan rakyat dan mencoreng nama baik Presiden Prabowo," pungkasnya.*

(lip/dv07)

Dukung Kolaborasi Komunitas, IJP Siap Kawal Suksesnya Lampung Fest 2025

UU Kepariwisataan Disahkan DPR, Tandai Era Baru Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Lokal

MotoGP Mandalika Dongkrak Hunian Hotel di Mataram hingga 85 Persen

Anggota DPR Soroti Potensi PHK Akibat Krisis BBM di SPBU Swasta

Prabowo: Tak Ada Lagi Kader Gerindra Cari Proyek di Kementerian!

Gerindra Padangsidimpuan Buka Posko Pengaduan Pungli Pengadaan Pegawai dan Lelang Jabatan