Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong penguatan kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera melalui Forum Gubernur se-Sumatera.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Pertemuan membahas hal itu berlangsung di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (29/10/2025).Baca Juga:
Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Rudy Hutabarat dan Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ivan Iskandar Batubara.
Bobby menilai forum tersebut penting untuk menyatukan visi pembangunan antarprovinsi agar program kerja lebih terarah dan terintegrasi.
"Tidak hanya cukup inovatif, tapi juga kolaboratif. Kalau inovasi bisa melampaui jangkauan kerja wilayah kita, maka pembangunan bisa lebih progresif lagi," ujar Bobby.
Ia menegaskan, integrasi visi dan misi antarprovinsi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Dengan peningkatan perekonomian, kinerja masing-masing pemerintah provinsi juga akan semakin berdampak," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Hutabarat menyampaikan bahwa Forum Gubernur se-Sumatera dibentuk untuk memperkuat integrasi ekonomi wilayah dan mendorong pertumbuhan yang optimal, inklusif, serta berkelanjutan menuju Indonesia Maju.
Rudy menjelaskan lima strategi utama yang menjadi fokus forum tersebut, yaitu:
- Perdagangan dan industri terintegrasi
- Pariwisata terintegrasi
- Hub logistik terintegrasi
- Kemitraan investasi
- Pembiayaan kolaboratif
"Forum gubernur juga menjadi wadah koordinasi tingkat tinggi untuk penyelesaian isu lintas daerah, sekaligus menjembatani komunikasi dengan kementerian dan lembaga. Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui Rakorpusda," ungkap Rudy.
Lebih lanjut, integrasi ekonomi antarprovinsi di Sumatera akan difokuskan pada penguatan hilirisasi dan aglomerasi industri, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri.
Tiga aspek utama yang menjadi perhatian meliputi daya saing, aglomerasi, serta integrasi rantai pasok yang didukung oleh program local champion industry.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Timur Tumanggor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Hutagalung.*
(M/006)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN