Satgas PRR Minta Anggaran Pemulihan Pascabencana Segera Direalisasikan, Fokus Bantu Penyintas
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mendukung langkah nasional dalam memperkuat digitalisasi keuangan daerah melalui program Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).
Program ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi pendapatan dan tata kelola fiskal daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, saat menghadiri peluncuran program Katalis P2DD dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Financial Services Expo (IFSE) 2025 di JICC, Jakarta, Jumat (31/10).Baca Juga:
"Inti dari kegiatan ini adalah mengintegrasikan seluruh sistem keuangan, termasuk pajak dan jaringan pembayaran daerah, agar terkoneksi langsung dengan sistem nasional," jelas Wabup.
Ia menambahkan, sistem ini akan mempermudah pemantauan transaksi pajak daerah secara real time sekaligus mempercepat proses administrasi bagi dunia usaha.
Wabup menekankan tantangan utama program ini adalah tingkat literasi digital masyarakat, yang masih perlu ditingkatkan.
"Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi. Ini tugas pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi agar kepercayaan terhadap sistem digital semakin kuat," ujarnya.
Dengan penerapan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi potensi kecurangan, kesalahan, dan margin human error dalam pengelolaan keuangan.
"Transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Ini akan menjadi fondasi penting tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien," tambah Wabup.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam digitalisasi pajak dan retribusi.
"Dengan Katalis P2DD, digitalisasi daerah bukan sekadar layanan publik, tapi juga memperkuat kanal pembayaran digital, meningkatkan literasi transaksi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik," ujarnya.
Gubernur BI menyebutkan, sejauh ini 590 dari 640 pemerintah daerah sudah menerapkan digitalisasi, termasuk kanal pembayaran pajak dan retribusi.
Program Katalis P2DD diharapkan memperluas penetrasi digital, memperkuat kapasitas SDM, dan meningkatkan literasi digital masyarakat terkait pajak.
Peluncuran program ini dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, anggota Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan kementerian/lembaga, serta pelaku industri perbankan dan fintech nasional.
Mendampingi Wabup Deli Serdang, hadir Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Drs Sahlan dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda, Bunawan SE.
Dengan langkah ini, Pemkab Deli Serdang menegaskan komitmennya mendukung transformasi digital ekonomi dan keuangan nasional, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.*
(a008)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Organisasi tersebut menilai kor
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka kembali akses platform forum daring Reddit di Indonesia setelah lebih
SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO Timnas U17 Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang 11 dalam laga uji coba bertajuk Garuda Champio
OLAHRAGA
MEDAN Warga kawasan Medan Utara menyampaikan sejumlah keluhan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam program Sapa Warga y
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Ular, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA Pengguna Android ternyata dapat mengetahui sisa masa dukungan perangkat dengan cara yang cukup mudah. Informasi ini penting untu
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL
KISARAN Kelangkaan semen dan besi mulai dirasakan di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kondisi tersebut me
EKONOMI