Deli Serdang Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah lewat Program Katalis P2DD

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mendukung langkah nasional dalam memperkuat digitalisasi keuangan daerah melalui program Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).

Program ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi pendapatan dan tata kelola fiskal daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, saat menghadiri peluncuran program Katalis P2DD dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Financial Services Expo (IFSE) 2025 di JICC, Jakarta, Jumat (31/10).

Baca Juga:

• Isu Pungli Kenaikan Pangkat ASN Viral, BKPSDM Jelaskan Fakta Nilai Ujian UPKP

"Inti dari kegiatan ini adalah mengintegrasikan seluruh sistem keuangan, termasuk pajak dan jaringan pembayaran daerah, agar terkoneksi langsung dengan sistem nasional," jelas Wabup.

Ia menambahkan, sistem ini akan mempermudah pemantauan transaksi pajak daerah secara real time sekaligus mempercepat proses administrasi bagi dunia usaha.

Wabup menekankan tantangan utama program ini adalah tingkat literasi digital masyarakat, yang masih perlu ditingkatkan.

"Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi. Ini tugas pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi agar kepercayaan terhadap sistem digital semakin kuat," ujarnya.

Dengan penerapan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi potensi kecurangan, kesalahan, dan margin human error dalam pengelolaan keuangan.

"Transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Ini akan menjadi fondasi penting tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien," tambah Wabup.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam digitalisasi pajak dan retribusi.

"Dengan Katalis P2DD, digitalisasi daerah bukan sekadar layanan publik, tapi juga memperkuat kanal pembayaran digital, meningkatkan literasi transaksi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik," ujarnya.

Gubernur BI menyebutkan, sejauh ini 590 dari 640 pemerintah daerah sudah menerapkan digitalisasi, termasuk kanal pembayaran pajak dan retribusi.

Program Katalis P2DD diharapkan memperluas penetrasi digital, memperkuat kapasitas SDM, dan meningkatkan literasi digital masyarakat terkait pajak.

Peluncuran program ini dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, anggota Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan kementerian/lembaga, serta pelaku industri perbankan dan fintech nasional.

Mendampingi Wabup Deli Serdang, hadir Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Drs Sahlan dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda, Bunawan SE.

Dengan langkah ini, Pemkab Deli Serdang menegaskan komitmennya mendukung transformasi digital ekonomi dan keuangan nasional, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.*

(a008)

Bank Sumut Tancap Gas! Gubernur Bobby Target Naik Kelas ke KBMI 2

PD KBPP Polri Sumut Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Lewat Stand UMKM

Banyak Daerah Protes Soal Data Tak Akurat, Purbaya: Cek dan Double Cek!

Prabowo di KTT APEC 2025: Kita Tak Bisa Lawan Penyelundupan dan Korupsi Sendirian!

Pemangkasan Suku Bunga Gagal Picu Rally, Bitcoin Turun ke Level US$109.000

Potensi Manipulasi Pajak, Mendagri Minta Sistem Digital Segera Diterapkan