JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti dampak serius dari maraknya impor pakaian bekas ilegal terhadap keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengungkapkan praktik tersebut telah menggerus sekitar 15 persen pangsa pasar produsen tekstil nasional dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp1 triliun per tahun.
"Impor baju bekas ini menggerus 15% pangsa pasar produsen tekstil domestik. Kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun karena pasar domestik tekstil pun ikut melesu," ujar Esther dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).Baca Juga:
Esther menjelaskan, impor pakaian bekas tidak hanya menekan omzet pelaku industri tekstil, tetapi juga menghilangkan potensi penerimaan negara dari sektor perdagangan.
Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas ilegal ini juga cukup besar. Dalam satu bal pakaian bekas yang diimpor, hanya sekitar 20 persen yang layak jual, sementara sisanya berakhir menjadi sampah tekstil yang sulit diurai.
"Selain menggerus pasar domestik, impor barang bekas ini juga menambah tumpukan sampah di TPA. Karena sifatnya ilegal, tentu tidak ada penerimaan negara yang masuk," jelas Esther.
Lebih lanjut, Esther menilai maraknya impor pakaian bekas tak lepas dari tingginya permintaan pasar dan lemahnya pengawasan di pintu masuk pelabuhan.
"Banyak orang ingin tampil dengan pakaian bermerek, tapi harganya murah. Ini menciptakan demand tinggi terhadap pakaian bekas impor. Di sisi lain, pengawasan di pelabuhan masih lemah," katanya.
Indef menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan di pelabuhan serta menindak tegas para aktor di balik rantai distribusi impor ilegal ini.
"Kalau langkah pengawasan dilakukan dengan tegas dan menyeluruh, impor baju bekas ilegal tidak akan terus terjadi. Pemerintah harus berani menelusuri siapa saja yang bermain di balik praktik ini," pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sebenarnya telah melarang impor pakaian bekas sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.
Namun, praktik penyelundupan masih terus terjadi di sejumlah wilayah, terutama melalui pelabuhan tikus di kawasan perbatasan dan pesisir.
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
