KPK Serahkan Tiga Rekomendasi Tata Kelola Partai Politik ke Presiden dan DPR RI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola partai politik kepada Presiden dan Dewan Perwaki
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO- Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemetaan lahan, aset, dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Karo.
Pemerintah Kabupaten Karo juga menegaskan komitmennya mempercepat langkah menuju operasionalisasi koperasi tersebut.
Hal ini disampaikan Antonius Ginting usai menghadiri Pertemuan Pemetaan Aset, Lahan, dan Bangunan KDKMP, Jumat (7/11/2025), di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Djamin Ginting, Kabanjahe.Baca Juga:
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI Panel Barus, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf. Robert Panjaitan, Sekdakab Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM, para kepala OPD, camat, serta pengurus KDKMP se-Kabupaten Karo.
Menurut Antonius, langkah awal percepatan dimulai dari penyediaan lahan untuk pembangunan sarana operasional koperasi.
"Kita dorong agar lahan tersedia sehingga tim percepatan bisa langsung membangun bangunan atau gerai koperasi. Setelah itu baru diterapkan konsep digitalisasi koperasi," ujar Bupati Antonius.
Ia menyebut, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto sebagai sarana kebangkitan ekonomi rakyat.
"Ini langkah konkret yang sangat dibutuhkan daerah berbasis pertanian seperti Tanah Karo. Kami akan jalankan perintah Presiden secara optimal agar koperasi segera beroperasi dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.
Bupati Antonius menambahkan, saat ini telah terbit dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan koperasi, termasuk inpres terbaru mengenai pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung bisnis koperasi.
"Kami akan menyiapkan tim yang bekerja bersama Babinsa dan aparatur desa agar pendataan berjalan sesuai target," katanya.
Sementara itu, Deputi Kemenkop dan UKM RI Panel Barus menegaskan pentingnya percepatan pengumpulan data tanah yang akurat sebagai dasar pembangunan infrastruktur koperasi desa.
"Kita ingin data tanah yang bersih, jelas, dan bisa dijadikan dasar pembangunan ekonomi desa. Ini harus jadi gerakan bersama lintas sektor," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola partai politik kepada Presiden dan Dewan Perwaki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kritik publik terkait angga
EKONOMI
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan sebanyak 1.700 Satuan Pe
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara tengah menyelidiki dugaan penyekapan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Puluhan nasabah mendatangi kantor Bank BNI di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 April 20
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
HUKUM DAN KRIMINAL