Meski MBG Disorot, Kepuasan Publik ke Pemerintahan Prabowo Capai 63 Persen
JAKARTA Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto menc
POLITIK
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan kebijakan redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli masyarakat.
Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.
Baca Juga:Kebijakan redenominasi akan diatur melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah, yang ditargetkan rampung pada 2026 atau 2027.
Penanggung jawab utama penyusunannya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu.
"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," tulis keterangan PMK tersebut, dikutip pada Sabtu, 8 November 2025.
Kemenkeu menyebut, pembentukan regulasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, menjaga stabilitas keuangan nasional, dan meneguhkan kredibilitas rupiah di mata global.
Selain RUU Redenominasi, Kemenkeu juga mengajukan tiga rancangan undang-undang lain, yaitu RUU Perlelangan (target 2026), RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (target 2026), dan RUU Penilai (target 2025).
"Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan empat RUU bidang keuangan negara dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025–2029," demikian isi beleid tersebut.
Gagasan redenominasi bukan hal baru. Kebijakan serupa pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020–2024, namun belum terealisasi.
Bahkan, pada 2013, Kementerian Keuangan sempat mempublikasikan contoh desain uang redenominasi: warna uang tetap sama, tetapi nominalnya dipangkas tiga angka nol, misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1, dan Rp 100.000 menjadi Rp 100.
Menurut Bank Indonesia (BI), redenominasi berbeda dengan sanering.
JAKARTA Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto menc
POLITIK
JAKARTA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengecek progres pembangunan Jembatan Gantung Kendawi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Kami
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus menyelidiki kematian pria bernama Sutrimo yang ditemukan tidak sadarkan diri di depan klinik kecantikan Mor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia menambah catatan buruk di ajang Piala AFF. Garuda tercatat sebagai tim terbanyak menjadi runner up dengan enam ka
OLAHRAGA
SEMARANG Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah resmi dibuka di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai manfaat hilirisasi perlu dirasakan lebih adil oleh daerah pengh
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa dari 996 senjata yang ditemukan di ruang Ketua Yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah
EKONOMI
PANGKALPINANG Persoalan pemberitaan mengenai tin slag yang melibatkan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memasuki babak baru. D
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kasus kematian W (30), mantan istri anggota Polri di Medan, yang disebut meninggal ka
HUKUM DAN KRIMINAL