Sejumlah Kader NasDem Resmi Berlabuh ke PSI: Efek Jokowi?
JAKARTA Sejumlah kader Partai NasDem memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menilai fenomena ini merupakan efek
POLITIK
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan kebijakan redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli masyarakat.
Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.
Baca Juga:Kebijakan redenominasi akan diatur melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah, yang ditargetkan rampung pada 2026 atau 2027.
Penanggung jawab utama penyusunannya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu.
"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," tulis keterangan PMK tersebut, dikutip pada Sabtu, 8 November 2025.
Kemenkeu menyebut, pembentukan regulasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, menjaga stabilitas keuangan nasional, dan meneguhkan kredibilitas rupiah di mata global.
Selain RUU Redenominasi, Kemenkeu juga mengajukan tiga rancangan undang-undang lain, yaitu RUU Perlelangan (target 2026), RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (target 2026), dan RUU Penilai (target 2025).
"Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan empat RUU bidang keuangan negara dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025–2029," demikian isi beleid tersebut.
Gagasan redenominasi bukan hal baru. Kebijakan serupa pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020–2024, namun belum terealisasi.
Bahkan, pada 2013, Kementerian Keuangan sempat mempublikasikan contoh desain uang redenominasi: warna uang tetap sama, tetapi nominalnya dipangkas tiga angka nol, misalnya Rp 1.000 menjadi Rp 1, dan Rp 100.000 menjadi Rp 100.
Menurut Bank Indonesia (BI), redenominasi berbeda dengan sanering.
Jika sanering memangkas nilai uang dan daya beli, redenominasi hanya menyederhanakan nominal tanpa mengubah nilai riil.
Sejumlah ekonom menilai redenominasi dapat membantu efisiensi transaksi, akurasi pembukuan, dan memperbaiki citra rupiah di mata dunia, namun implementasinya memerlukan kesiapan sistemdan sosialisasi luas agar tak menimbulkan kebingungan di masyarakat.*
(d/ad)
Baca Juga:
JAKARTA Sejumlah kader Partai NasDem memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menilai fenomena ini merupakan efek
POLITIK
MEDAN Kebakaran hebat melanda pabrik ban dan sandal Swallow di Jalan Yos Sudarso, Kota Medan, sejak Selasa malam (27/1) hingga Rabu dini
PERISTIWA
OlehHabiburokhman. KAMI perlu menanggapi pengawasan kinerja Polri oleh Kompolnas. Perlu digarisbawahi bahwa Kompolnas bukanlah lembaga pen
OPINI
BEKASI Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB) menolak rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) u
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan lon
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 Kategori Madya pada ajang Deklarasi
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., memastikan optimalisasi pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat berj
PEMERINTAHAN
JAKARTA PUSAT Guna mempercepat pendaftaran tanah aset, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum di daerah Kabupaten Batu Bara, Bupati Ba
PEMERINTAHAN
JAKARTA PUSAT Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., dalam menjamin kesehatan masy
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan kegiatan pembagian bantuan sosial kepada keluarga warga binaa
NASIONAL