Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah tengah menimbang rencana penggunaan dana pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan final.
"Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya," ujar Purbaya di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).Baca Juga:
Selain itu, pemerintah berencana mengirim tim ke China untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek KCJB.
Purbaya menambahkan bahwa keikutsertaannya hanya untuk memahami jalannya diskusi.
Rencana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan niatnya memanfaatkan uang negara hasil pengembalian koruptor untuk membayar utang Whoosh.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," kata Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa dana yang digunakan untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak dan kekayaan negara.
Ia mencontohkan subsidi harga tiket kereta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah menghadirkan transportasi murah bagi masyarakat.
"Semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran," ujar Prabowo.
Sementara itu, langkah-langkah lebih detail terkait penggunaan dana pengembalian koruptor untuk pembayaran utang Whoosh masih menunggu pembahasan tim pemerintah dan diskusi dengan pihak terkait di China.*
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA