Rembug ASLAB di Batu Bara Bahas Pemekaran Sumatera Pantai Timur, Tokoh Daerah Hadir
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan denga
POLITIK
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pihak yang membuat negara merugi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Dugaan ini muncul dari proses penyelidikan yang masih berjalan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan temuan awal menunjukkan adanya oknum yang mengalihkan tanah milik negara agar dijual kembali kepada negara untuk meraih keuntungan pribadi.Baca Juga:
"Ada oknum-oknum di mana dia, yang bersangkutan itu, yang seharusnya ini milik negara tapi dijual lagi ke negara," ujar Asep di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Asep menegaskan bahwa penyelidikan KPK tidak mempersoalkan operasional Whoosh, melainkan fokus pada pengadaan lahan.
Dugaan ini, menurutnya, merugikan keuangan negara karena proses pembebasan tanah seharusnya bisa dilakukan dengan biaya lebih rendah.
"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim ataukah yang di Bandung itu (wilayannya) Tegalluar nanti kita sama-sama tunggu," tambah Asep.
Proyek kereta cepat Whoosh melayani rute Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit.
Proyek ini resmi beroperasi sejak Oktober 2023, hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, dan diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Nilai proyek awal ditargetkan sebesar 5,13 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp82,08 triliun).
Namun, biaya membengkak menjadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp115 triliun, dengan asumsi kurs dolar Rp16 ribu.
Penyelidikan KPK terkait proyek ini telah berlangsung sejak awal 2025, dan hingga saat ini belum diumumkan pihak mana saja yang telah diperiksa.*
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan denga
POLITIK
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus berinovasi memperkuat pelayanan publik dengan meluncurkan nomor WhatsApp resmi untuk pengaduan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK menggelar kegiat
KESEHATAN
MANADO Seleksi awal Pemilihan Remaja Teladan GMIM Wilayah Manado Winangun Tahun 2026 resmi digelar di GMIM Kasih Kristus, Minggu (12/4/202
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Tim Opsnal Polsek Sosa, Polres Padang Lawas (Palas), mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan penjangkauan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027 d
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Polisi menemukan barang bukti baru dalam kasus dugaan pembunuhan seorang pedagang yang ditemukan tewas di Tempat Pemakama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara terkait aksinya yang sempat marah kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung,
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengatur pencantuman label gizi Nutri Level pada makanan dan m
KESEHATAN