Meski Dunia Longgarkan Defisit, Indonesia Tetap Pertahankan Batas 3 Persen
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pihak yang membuat negara merugi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Dugaan ini muncul dari proses penyelidikan yang masih berjalan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan temuan awal menunjukkan adanya oknum yang mengalihkan tanah milik negara agar dijual kembali kepada negara untuk meraih keuntungan pribadi.Baca Juga:
"Ada oknum-oknum di mana dia, yang bersangkutan itu, yang seharusnya ini milik negara tapi dijual lagi ke negara," ujar Asep di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Asep menegaskan bahwa penyelidikan KPK tidak mempersoalkan operasional Whoosh, melainkan fokus pada pengadaan lahan.
Dugaan ini, menurutnya, merugikan keuangan negara karena proses pembebasan tanah seharusnya bisa dilakukan dengan biaya lebih rendah.
"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim ataukah yang di Bandung itu (wilayannya) Tegalluar nanti kita sama-sama tunggu," tambah Asep.
Proyek kereta cepat Whoosh melayani rute Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit.
Proyek ini resmi beroperasi sejak Oktober 2023, hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, dan diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Nilai proyek awal ditargetkan sebesar 5,13 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp82,08 triliun).
Namun, biaya membengkak menjadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp115 triliun, dengan asumsi kurs dolar Rp16 ribu.
Penyelidikan KPK terkait proyek ini telah berlangsung sejak awal 2025, dan hingga saat ini belum diumumkan pihak mana saja yang telah diperiksa.*
(vo/ad)
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan telah menerima konfirmasi kehadiran dari para wakil presiden terdahulu dalam
NASIONAL
MEDAN Stadion Teladan Medan berpotensi menggelar pertandingan ASEAN U19 Boys&039 Championship 2026 (Piala AFF U19) tanpa kehadiran p
OLAHRAGA
MEDAN Pelaksanaan Piala ASEAN Football Federation (AFF) U19 2026 di Sumatera Utara dipastikan hanya menggunakan dua stadion, yakni Stad
OLAHRAGA