Bobby Nasution Ultimatum Camat Tukka: Pembebasan Lahan Harus Kelar dalam Sepekan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pihak yang membuat negara merugi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Dugaan ini muncul dari proses penyelidikan yang masih berjalan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan temuan awal menunjukkan adanya oknum yang mengalihkan tanah milik negara agar dijual kembali kepada negara untuk meraih keuntungan pribadi.Baca Juga:
"Ada oknum-oknum di mana dia, yang bersangkutan itu, yang seharusnya ini milik negara tapi dijual lagi ke negara," ujar Asep di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Asep menegaskan bahwa penyelidikan KPK tidak mempersoalkan operasional Whoosh, melainkan fokus pada pengadaan lahan.
Dugaan ini, menurutnya, merugikan keuangan negara karena proses pembebasan tanah seharusnya bisa dilakukan dengan biaya lebih rendah.
"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim ataukah yang di Bandung itu (wilayannya) Tegalluar nanti kita sama-sama tunggu," tambah Asep.
Proyek kereta cepat Whoosh melayani rute Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit.
Proyek ini resmi beroperasi sejak Oktober 2023, hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, dan diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Nilai proyek awal ditargetkan sebesar 5,13 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp82,08 triliun).
Namun, biaya membengkak menjadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp115 triliun, dengan asumsi kurs dolar Rp16 ribu.
Penyelidikan KPK terkait proyek ini telah berlangsung sejak awal 2025, dan hingga saat ini belum diumumkan pihak mana saja yang telah diperiksa.*
(vo/ad)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur keras Camat Tukka, Yan Munzir, terkait lambannya proses pembebasan lahan proyek pem
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh memberikan Piagam Penghargaan kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basya
NASIONAL
JAKARTA Tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, angkat bi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan di Indo
KESEHATAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu, 15 April 2026,
PERISTIWA
MEDAN Tim Search and Rescue (SAR) gabungan akhirnya menemukan Muhammad Riski, 16 tahun, remaja yang hanyut di Sungai Belawan, Kecamatan
PERISTIWA
JAKARTA Usulan kenaikan sekaligus penyamaan gaji guru menjadi Rp5 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana
PENDIDIKAN
MEDAN Program Rabu WalkIn Interview yang digagas Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan terbukti membantu pencari kerja me
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi
PEMERINTAHAN
SOLO Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Putusa
HUKUM DAN KRIMINAL