Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Penyelidikan difokuskan pada pengadaan dan pembebasan lahan yang diduga dibanderol di atas harga wajar.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan materi penyelidikan masih terbatas, namun menegaskan kasus ini terkait pengadaan lahan, bukan pembangunan proyek secara keseluruhan.Baca Juga:
"Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin, karena ini masih penyelidikan ya materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya. Jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahannya," kata Asep di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Asep menjelaskan dugaan korupsi muncul karena harga tanah diduga dinaikkan di luar kewajaran sehingga negara dirugikan.
"Artinya misalkan pengadaan lahan nih, orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya harganya 10, lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Negara kan rugi yang seharusnya membeli tanah dengan harga 10 menjadi harus bayar 100," ujarnya.
Penyelidikan KPK masih berlangsung di berbagai lokasi yang terkait proyek Whoosh, mulai dari Halim, Bandung, hingga jalur di antara kedua kota tersebut.
Sampai saat ini, belum ada pihak yang diumumkan telah diperiksa.
Proyek kereta cepat Whoosh mulai beroperasi pada 2 Oktober 2023, menjadi kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara.
Pembangunan proyek ini dimulai pada 2015 melalui PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016.
KPK menegaskan penyelidikan masih dalam tahap awal, namun pihaknya akan terus menindaklanjuti temuan yang berpotensi merugikan negara.*
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK