KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pihak yang membuat negara merugi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Dugaan ini muncul dari proses penyelidikan yang masih berjalan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan temuan awal menunjukkan adanya oknum yang mengalihkan tanah milik negara agar dijual kembali kepada negara untuk meraih keuntungan pribadi.Baca Juga:
"Ada oknum-oknum di mana dia, yang bersangkutan itu, yang seharusnya ini milik negara tapi dijual lagi ke negara," ujar Asep di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Asep menegaskan bahwa penyelidikan KPK tidak mempersoalkan operasional Whoosh, melainkan fokus pada pengadaan lahan.
Dugaan ini, menurutnya, merugikan keuangan negara karena proses pembebasan tanah seharusnya bisa dilakukan dengan biaya lebih rendah.
"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim ataukah yang di Bandung itu (wilayannya) Tegalluar nanti kita sama-sama tunggu," tambah Asep.
Proyek kereta cepat Whoosh melayani rute Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit.
Proyek ini resmi beroperasi sejak Oktober 2023, hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, dan diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Nilai proyek awal ditargetkan sebesar 5,13 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp82,08 triliun).
Namun, biaya membengkak menjadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp115 triliun, dengan asumsi kurs dolar Rp16 ribu.
Penyelidikan KPK terkait proyek ini telah berlangsung sejak awal 2025, dan hingga saat ini belum diumumkan pihak mana saja yang telah diperiksa.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL