BREAKING NEWS
Jumat, 05 Desember 2025

Buruh Sumut Siapkan Aksi Tolak UMP Murah Menyusul Penundaan Penetapan Menaker

Raman Krisna - Jumat, 21 November 2025 21:10 WIB
Buruh Sumut Siapkan Aksi Tolak UMP Murah Menyusul Penundaan Penetapan Menaker
Elemen Partai Buruh & FSPMI Sumut. (Foto: waspada)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

SUMATERA UTARA- Ketua Exco Partai Buruh sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Willy Agus Utomo, menanggapi santai keputusan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassieirli menunda penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang biasanya diumumkan setiap 21 November.

Menurut Willy, penundaan tersebut lebih baik daripada memaksakan skema kenaikan upah rendah yang sebelumnya beredar di kalangan buruh.

"Toh UMP itu baru berlaku Januari 2026, jadi jika belum ditetapkan pada 21 November, masih ada waktu hingga akhir Desember. Kami tidak mau UMP murah versi Menaker," tegasnya di Medan, Jumat (21/11/2025).

Baca Juga:

Willy mengungkapkan, kabar yang beredar menyebut Menaker berencana mengumumkan kenaikan UMP sangat rendah, bahkan di bawah lima persen.

Rencana tersebut tegas ditolak oleh buruh di seluruh Indonesia.

"Kami menuntut kenaikan UMP Sumut sebesar 10 persen untuk tahun 2026," tambahnya.

Menindaklanjuti hal itu, Partai Buruh dan FSPMI Sumut merencanakan aksi unjuk rasa pada Senin, 24 November 2025.

Aksi tersebut akan melibatkan sedikitnya 500 orang buruh dari berbagai daerah di Sumut, termasuk Medan, Binjai, Langkat, Deliserdang, dan Serdangbedagai.

Lokasi aksi diarahkan ke Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut.

"Intinya, kami buruh menolak UMP murah dan menuntut kenaikan upah yang layak. Aksi ini juga bagian dari gerakan nasional menolak kebijakan Menaker yang dinilai tidak memikirkan kesejahteraan buruh," pungkas Willy.*


(s/um)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Kapolda Lampung Perkuat Komunikasi dengan Serikat Buruh Jelang Penetapan UMP dan UMK
Buruh Gelar Aksi di Depan DPR! Tuntut Kenaikan Upah dan Perlindungan Pekerja Keluarga
Buruh Sumut Terima Respons Positif dari Gubernur Bobby, Upah 2026 Menanti Kesepakatan
Ketua FSPMI Sumut Kritik Pernyataan Menko Luhut soal Kenaikan Upah Buruh: Lebih Mirip Pengusaha daripada Pejabat Negara
FSPMI Gelar Aksi Damai di ADPR RI, Polisi Apresiasi Kedewasaan Buruh
Gubernur Sumut Respon Aspirasi Buruh, Dorong Program KPR Subsidi dan Penanganan PHK
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru