Kepala BNPB: Asap dan Kabut Karhutla Bisa Hilang jika Hujan Deras Turun
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
MEDAN – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut bahwa "pemerintah jangan terlalu diatur oleh organisasi buruh tentang kenaikan upah."
Menurut Willy, pernyataan tersebut bersifat kontroversial dan menyakitkan hati kaum buruh yang hingga kini masih berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang layak.
"Pernyataan Luhut sangat tendensius. Dia lebih terdengar sebagai pengusaha ketimbang pejabat negara. Ini bisa memicu ketidakstabilan hubungan industrial dan menimbulkan kegaduhan di kalangan buruh," tegas Willy kepada wartawan di Medan, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Willy, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh Sumut, menilai bahwa sebagai pejabat tinggi negara, Luhut seharusnya bersikap netral dan berpihak kepada rakyat, bukan kepada kelompok pengusaha atau kapitalis semata.
"Pernyataan itu menunjukkan keberpihakan hanya kepada kaum pengusaha yang ingin menekan biaya produksi serendah mungkin, termasuk dengan menahan upah buruh tetap rendah," lanjutnya.
Ia juga mempertanyakan maksud dari Luhut menolak usulan kenaikan upah buruh, mengingat Presiden Prabowo Subianto dalam visi-misinya justru menekankan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.
"Apakah Luhut merasa terganggu jika buruh mendapat upah layak? Kalau begitu, ia jelas-jelas tidak sejalan dengan program kesejahteraan Pak Prabowo," sindir Willy.
Lebih lanjut, Willy menyebut bahwa selama menjabat sebagai menteri, Luhut dinilai sering membuat pernyataan kontroversial dan jarang mengeluarkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
"Sudah saatnya Presiden mengevaluasi menteri-menteri yang justru memperkeruh suasana dan tidak sejalan dengan misi pemerintah yang pro rakyat. Jika dibiarkan, ini bisa mencederai kepercayaan publik terhadap kabinet Prabowo," pungkasnya.*
(sp/a008)
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima laporan soal pembangunan sabo dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli
NASIONAL
MEDAN Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap AR, 37 tahun, warga Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dua anggota TNI yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kek
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 6.000 warga Sumatera Utara mengajukan permohonan penurunan desil melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Data
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang ditaksir bernilai Rp8,4
HUKUM DAN KRIMINAL