Polri Tetapkan 112 Tersangka Kasus Karhutla, Riau Terbanyak
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Sebanyak 6.000 warga Sumatera Utara mengajukan permohonan penurunan desil melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.
Data warga tersebut telah dimasukkan dan didaftarkan ulang, tetapi hasil pemutakhiran masih menunggu proses dari BPS pusat.
Permohonan penurunan desil tersebut salah satunya dipicu kebutuhan warga untuk mengurus bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.Baca Juga:
Dalam ketentuan yang berlaku, warga dengan status desil di atas 4 tidak dapat mengikuti program KIP Kuliah yang mensyaratkan batas desil tertentu.
Ketua BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pihaknya terbuka melayani masyarakat yang ingin melakukan pemutakhiran data.
"Kami terus-menerus intens sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Sifat kami di daerah sangat terbuka. Kami memfasilitasi, memberikan penjelasan, mengedukasi, bahkan membimbing. Kadang-kadang ada warga yang belum paham mekanisme pemutakhirannya, itu kami pandu," kata Asim, Jumat (4/9/2026).
Asim mengatakan pelayanan pemutakhiran data juga dilakukan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa perubahan data DTSEN tidak berlangsung secara langsung.
Setelah warga mengajukan pemutakhiran, proses verifikasi membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dilihat.
"Yang melakukan pemutakhiran DTSEN terutama untuk KIP Kuliah, sebenarnya di media sosial BPS sudah sering kami sampaikan persyaratannya apa saja, begitu pula verifikasinya butuh waktu berapa lama. Dari submit, butuh waktu sekitar dua minggu sampai hasilnya keluar," lanjutnya.
BPS Sumut juga memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi perubahan pada data keluarga setelah proses pemutakhiran dilakukan.
Selain permohonan penurunan desil, BPS Sumut masih menemukan warga yang data desilnya belum muncul dalam portal DTSEN.
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima laporan soal pembangunan sabo dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli
NASIONAL
MEDAN Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap AR, 37 tahun, warga Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dua anggota TNI yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kek
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 6.000 warga Sumatera Utara mengajukan permohonan penurunan desil melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Data
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang ditaksir bernilai Rp8,4
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang kurir online penyandang tunadaksa, Iqbal Marqori (32), mengaku terkejut setelah mengecek status kesejahteraannya melalui p
EKONOMI
BANDA ACEH Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Banda Aceh meningkat sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Satuan L
NASIONAL
TAPSEL Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengusaha Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, dituntut 13 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penga
HUKUM DAN KRIMINAL