Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
MEDAN — Sebanyak 6.000 warga Sumatera Utara mengajukan permohonan penurunan desil melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.
Data warga tersebut telah dimasukkan dan didaftarkan ulang, tetapi hasil pemutakhiran masih menunggu proses dari BPS pusat.
Permohonan penurunan desil tersebut salah satunya dipicu kebutuhan warga untuk mengurus bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.Baca Juga:
Dalam ketentuan yang berlaku, warga dengan status desil di atas 4 tidak dapat mengikuti program KIP Kuliah yang mensyaratkan batas desil tertentu.
Ketua BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan pihaknya terbuka melayani masyarakat yang ingin melakukan pemutakhiran data.
"Kami terus-menerus intens sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Sifat kami di daerah sangat terbuka. Kami memfasilitasi, memberikan penjelasan, mengedukasi, bahkan membimbing. Kadang-kadang ada warga yang belum paham mekanisme pemutakhirannya, itu kami pandu," kata Asim, Jumat (4/9/2026).
Asim mengatakan pelayanan pemutakhiran data juga dilakukan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa perubahan data DTSEN tidak berlangsung secara langsung.
Setelah warga mengajukan pemutakhiran, proses verifikasi membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dilihat.
"Yang melakukan pemutakhiran DTSEN terutama untuk KIP Kuliah, sebenarnya di media sosial BPS sudah sering kami sampaikan persyaratannya apa saja, begitu pula verifikasinya butuh waktu berapa lama. Dari submit, butuh waktu sekitar dua minggu sampai hasilnya keluar," lanjutnya.
BPS Sumut juga memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi perubahan pada data keluarga setelah proses pemutakhiran dilakukan.
Selain permohonan penurunan desil, BPS Sumut masih menemukan warga yang data desilnya belum muncul dalam portal DTSEN.
Ketika portal DTSEN dibuka, sebagian warga hanya mendapati keterangan "Belum Ada Desil".
Asim mengatakan kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, termasuk kesalahan saat memasukkan data, proses pemutakhiran yang masih berjalan, atau data yang belum disubmit.
"Kadang-kadang mungkin salah penginputan dari warga, atau namanya orang dalam posisi ingin segera berubah pemeringkatan desilnya, bisa jadi masih dalam proses pemutakhiran atau belum submit. Cenderung lebih banyak yang berkonsultasi ke kami itu terburu-buru. Setelah dipandu dan dijelaskan, mereka biasanya sudah tenang," rincinya.
Asim juga mengatakan proses pemutakhiran data belum berjalan maksimal karena masih ada masyarakat yang takut ketika didatangi petugas BPS.
Menurut dia, bahkan terdapat kasus petugas menghadapi penolakan hingga kekerasan fisik ketika melakukan pendataan.
"Justru karena isu-isu di media sosial, pemutakhiran tidak berjalan sempurna. Saat ini baru sekitar 33,32 persen yang dimutakhirkan secara nasional oleh warga yang sadar dan aktif. Sebagian lainnya ketika hendak dimutakhirkan malah menghindar atau menolak," jelas Asim.
Karena itu, BPS mendorong masyarakat untuk tidak menghindari proses pendataan dan pemutakhiran.
Data yang diperbarui diperlukan agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat tercatat sesuai keadaan terbaru.
Bagi warga Sumatera Utara yang mengalami persoalan terkait data desil, BPS Sumut membuka layanan konsultasi.
Masyarakat dapat mendatangi Kantor BPS untuk mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pemutakhiran data DTSEN.
Asim mengatakan pihaknya akan tetap melayani masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan kepastian terkait data untuk kepentingan pendidikan.
"Kami melayani dengan sepenuh hati. Di sini terbuka, tidak pernah kami abaikan. Kami juga paham betul perjuangan seorang calon mahasiswa untuk bisa berkuliah, lulus, dan memperbaiki kehidupan keluarga," ujarnya.
BPS Sumut berharap masyarakat aktif memeriksa dan memperbarui data apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.
Pemutakhiran data menjadi salah satu tahapan penting agar masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan pemerintah sesuai dengan kondisi dan kriteria yang ditetapkan.* (km/ad)
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL