Sidang Vonis Hari Ini, Nasib Nurhadi Ditentukan Majelis Hakim Tipikor
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
SABANG – Pemerintah Aceh buka suara terkait impor 250 ton beras di Sabang yang sempat dipermasalahkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) maupun pihak terkait.
"Kesulitan utama Pemerintah Kota Sabang adalah tingginya harga beras jika dibawa dari daratan. Kondisi ini memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang masih sulit," ujar MTA, Selasa (25/11/2025).Baca Juga:
Menurut MTA, impor beras dilakukan sebagai kebijakan transisi strategis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat setempat, memanfaatkan status Sabang sebagai kawasan bebas.
Ia menilai pernyataan Menteri Amran terlalu reaksioner dan berlebihan.
"Menteri menilai impor ini seolah-olah sebuah tindakan pidana serius. Padahal, semua proses sudah sesuai kewenangan BPKS dan regulasi yang berlaku," kata MTA.
MTA menekankan bahwa Sabang diatur regulasi khusus yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.
Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran disebut tidak berdasar dan mereduksi kewenangan Aceh.
"Kami harap semua pihak, khususnya pemegang otoritas, menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo, Indonesia harus maju dan kuat," kata MTA.
Ia menambahkan, Gubernur Aceh mengharapkan Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras impor tersebut dan segera melepasnya untuk masyarakat Sabang sesuai mekanisme perundang-undangan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, diduga berasal dari Thailand dan Vietnam, masuk tanpa izin resmi.
"Kami terima laporan sekitar jam 14.00 WIB, ada beras masuk di Sabang sebanyak 250 ton tanpa izin pusat," kata Amran, Senin (24/11/2025).
Ia menambahkan, beras tersebut kini disegel dan tidak boleh diedarkan.
Amran menegaskan bahwa kebijakan pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, menetapkan larangan impor beras.
Ia meminta aparat terkait menelusuri asal-usul beras impor ilegal tersebut.*
(d/ad)
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususn
EKONOMI
MEDAN Proses pengalihan status tahanan Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan paket 8 kebijakan transformasi budaya kerja nasional mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil seba
PEMERINTAHAN
SEOUL Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) disambut dengan penuh ant
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang koordinator juru parkir (jukir) di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, menjadi korban pengeroyokan oleh sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Apri
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan terhadap dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji
HUKUM DAN KRIMINAL