Cegah Sengketa di Kemudian Hari, Pemkab Asahan Percepat Pendaftaran Tanah Wakaf
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong percepatan pendaftaran tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan melindungi
PEMERINTAHAN
SABANG – Pemerintah Aceh buka suara terkait impor 250 ton beras di Sabang yang sempat dipermasalahkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) maupun pihak terkait.
"Kesulitan utama Pemerintah Kota Sabang adalah tingginya harga beras jika dibawa dari daratan. Kondisi ini memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang masih sulit," ujar MTA, Selasa (25/11/2025).Baca Juga:
Menurut MTA, impor beras dilakukan sebagai kebijakan transisi strategis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat setempat, memanfaatkan status Sabang sebagai kawasan bebas.
Ia menilai pernyataan Menteri Amran terlalu reaksioner dan berlebihan.
"Menteri menilai impor ini seolah-olah sebuah tindakan pidana serius. Padahal, semua proses sudah sesuai kewenangan BPKS dan regulasi yang berlaku," kata MTA.
MTA menekankan bahwa Sabang diatur regulasi khusus yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.
Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran disebut tidak berdasar dan mereduksi kewenangan Aceh.
"Kami harap semua pihak, khususnya pemegang otoritas, menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo, Indonesia harus maju dan kuat," kata MTA.
Ia menambahkan, Gubernur Aceh mengharapkan Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras impor tersebut dan segera melepasnya untuk masyarakat Sabang sesuai mekanisme perundang-undangan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, diduga berasal dari Thailand dan Vietnam, masuk tanpa izin resmi.
"Kami terima laporan sekitar jam 14.00 WIB, ada beras masuk di Sabang sebanyak 250 ton tanpa izin pusat," kata Amran, Senin (24/11/2025).
Ia menambahkan, beras tersebut kini disegel dan tidak boleh diedarkan.
Amran menegaskan bahwa kebijakan pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, menetapkan larangan impor beras.
Ia meminta aparat terkait menelusuri asal-usul beras impor ilegal tersebut.*
(d/ad)
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong percepatan pendaftaran tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan melindungi
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menyalurkan bantuan pangan berupa beras secara serentak di dua kecamatan pada Rabu, 26 Agustus 2026.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia saat ini dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, perjalanan sejarah menunjukkan
AGAMA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (
EKONOMI
MEDAN Festival Hantu Lapar atau The Hungry Ghost Festival di Vihara Gunung Timur, Jalan Hang Tuah, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Aksi keluarga Winda Lorenza, mantan istri seorang polisi yang tewas dalam kasus yang diduga bunuh diri, di depan Markas Kepolisian
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menutup sementara objek wisata Danau Lau Kawar dan area camping ground. Penutupan dilakukan menyusul akti
PARIWISATA
MEDAN Keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mendapat perhatian Pemerintah Kota Medan. Atas instruksi Wali
EKONOMI
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Bali pada Jumat, 28 Agu
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D
NASIONAL