Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dana milik pemerintah daerah (pemda) yang masih mengendap di bank, mencapai lebih dari Rp 203 triliun.
Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (24/11/2025), seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai ratas.
"Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," ujar Tito.Baca Juga:
Tito menambahkan, serapan belanja pemerintah daerah masih belum optimal menjelang akhir tahun.
Hingga 23 November 2025, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen, sementara realisasi pendapatan daerah telah menembus 83 persen.
"Target pendapatan di atas 90 persen, tapi belanjanya baru 68 persen. Kita dorong belanja daerah di atas 75–80 persen supaya uang beredar di masyarakat," jelas Tito.
Mendagri memaparkan dua faktor utama yang membuat dana pemda banyak mengendap.
Pertama, banyak kepala daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga fokus mereka masih menyusun struktur pemerintahan dan organisasi perangkat daerah.
Kedua, beberapa daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak yang jatuh tempo di akhir tahun, serta persiapan anggaran gaji dan biaya operasional Januari 2026.
"Kondisi ini berbeda dengan kementerian/lembaga pusat yang pengelolaan keuangannya langsung di Kemenkeu. Daerah harus menyiapkan sendiri, termasuk cadangan untuk gaji dan operasional bila dana transfer pusat terlambat," tutur Tito.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September 2025, 15 pemda dengan simpanan dana terbesar di bank antara lain:
- DKI Jakarta – Rp 14,6 triliun
- Jawa Timur – Rp 6,8 triliun
- Banjarbaru – Rp 5,1 triliun
- Kalimantan Utara – Rp 4,7 triliun
- Jawa Barat – Rp 4,1 triliun
- Bojonegoro – Rp 3,6 triliun
- Kutai Barat – Rp 3,2 triliun
- Sumatera Utara – Rp 3,1 triliun
- Kepulauan Talaud – Rp 2,6 triliun
- Mimika – Rp 2,4 triliun
- Badung – Rp 2,2 triliun
- Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun
- Bangka Belitung – Rp 2,10 triliun
- Jawa Tengah – Rp 1,9 triliun
- Balangan – Rp 1,8 triliun
Tito menegaskan, pemerintah mendorong pemda untuk segera menyalurkan anggaran agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.*
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL