"Kayak Upin-Ipin", Menhut Puji Kekompakan Kapolda-Pangdam Riau Berantas Karhutla
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqqie, memberikan saran kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru untuk segera menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Jimly, langkah itu bisa ditempuh jika KUHAP dipandang masih memuat hal-hal yang merugikan, terutama terkait reformasi kepolisian.
"Ya bisa, kalau tidak setuju, kalau ada yang serius, segera saja ajukan ke MK. Tidak usah menunggu 30 hari, tidak usah menunggu ditandatangani Presiden," ujar Jimly di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).Baca Juga:
Jimly menambahkan, MK tidak perlu menunggu pengesahan Presiden atau pengundangan KUHAP baru.
"Daripada nanti menimbulkan korban, segera saja diuji, minta prioritas sidang cepat. Nah gitu," imbuh eks Ketua MK tersebut.
Menurutnya, rancangan undang-undang yang sudah diketok DPR secara materiil sudah final sehingga bisa langsung diuji.
Pernyataan Jimly muncul di tengah kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai revisi KUHAP menutup ruang reformasi Polri.
Ketua YLBHI sekaligus anggota koalisi, Muhammad Isnur, menekankan bahwa proses revisi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kepolisian.
"KUHAP ini menutup pintu dan ruang yang luas untuk reformasi kepolisian," kata Isnur saat diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Ia menilai pengesahan KUHAP yang tergesa-gesa justru mereduksi upaya tim reformasi kepolisian Presiden Prabowo Subianto.
"KUHAP pengesahan dipercepat adalah sabotase tim reformasi kepolisian Prabowo," tegas Isnur.
Koalisi sipil kini mendorong masyarakat dan lembaga hukum untuk memanfaatkan mekanisme uji materi di MK agar KUHAP baru tetap selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi.*
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tidak ada tambahan korban meninggal akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (
NASIONAL
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dua permohonan Visa D2 yang diajukan PT Buana Media Independen belum memperoleh keputusan hampir dua bulan setel
NASIONAL
JAKARTA Polri mencatat 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Dari penangana
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan soal pengemudi becak motor yang sempat tercatat dalam
EKONOMI