Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
MEDAN – Polda Sumatera Utara menegaskan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Sumut berjalan lancar, transparan, dan tanpa kendala pendanaan.
Program ini bahkan menjadi pilot project nasional dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan, "Beberapa polres bahkan mampu membangun lebih dari satu SPPG sebagai bentuk komitmen mendukung program prioritas pemerintah. Pembangunan diawasi langsung Irwasda Polda Sumut, dan seluruh mekanisme mengikuti instruksi pimpinan."Baca Juga:
Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudi, menambahkan bahwa pola pendanaan SPPG kuat karena adanya kemitraan resmi di tingkat polres.
"Satgas SPPG bekerja sama dengan Primkopol. Jika anggaran belum mencukupi, support tambahan bisa diajukan ke Bank Mandiri, sesuai MoU pusat dengan pihak bank," jelasnya.
Terkait sejumlah SPPG yang belum diresmikan, Irwasda menegaskan hal itu bukan karena masalah anggaran, melainkan tahapan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saat ini sudah ada 22 SPPG beroperasi, dan akan bertambah secara bertahap," ujarnya.
Lebih jauh, Polda Sumut menegaskan sistem keamanan pangan di SPPG mengikuti standar BGN.
Semua makanan yang diproduksi melalui pemeriksaan ketat mulai dari pembuatan hingga distribusi.
"SPPG Sumut kini menjadi rujukan nasional, baik dari sisi bangunan, desain, maupun penerapan security food," kata Irwasda.
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan SPPG memprioritaskan daerah 3T (terdalam, terluar, terjauh).
Program ini merupakan wujud kepedulian sosial para kapolres dalam mendukung program pemerintah.
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hin
NASIONAL
LUBUKLINGGAU Kepolisian mengungkap alasan di balik penetapan Direktur Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan Direktur perusahaan truk tangk
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat langsung dibe
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang perdana banding
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menyampaikan keyakinannya bahwa kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (Karu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan meng
EKONOMI
BLITAR Ketua MPR RI Ahmad Muzani membantah isu yang menyebut Agustus 2026 akan menjadi puncak gejolak di tengah masyarakat. Menurutnya, bu
NASIONAL