Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Polri mencatat 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Dari penanganan tersebut, sebanyak 89 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jumlah laporan kasus karhutla tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya. Polisi terus menelusuri sejumlah lokasi kejadian untuk mengungkap pihak yang diduga melakukan pembakaran.
"Rekan-rekan di jajaran dan Bareskrim khususnya Tipidter sudah menelusuri beberapa TKP-TKP kebakaran, sehingga sampai saat ini ada 189 laporan polisi. Artinya meningkat dari kemarin," kata Irhamni di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).Baca Juga:
Menurut Irhamni, Polri melakukan penindakan secara intensif dan proaktif terhadap dugaan pelaku pembakaran hutan maupun lahan.
"Jadi kita intensif, proaktif mencari pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran tentunya. Kurang lebih tersangkanya ada 89. Jadi meningkat dengan jumlah kemarin," ujarnya.
Peningkatan penanganan perkara tersebut dilakukan melalui asistensi jajaran Polda bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Selain penegakan hukum, kepolisian juga menjalankan langkah pencegahan untuk menekan risiko meluasnya karhutla.
Sekitar 450 personel dari lembaga pendidikan Polri telah dikerahkan untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut menyasar bahaya pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau panjang yang disebut dipengaruhi fenomena El Nino.
"Secara proaktif juga kami melakukan asistensi terkait pencegahan. Kemarin dikirimkan kurang lebih 450 personel dari lembaga pendidikan Polri untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, kegiatan preemtif, preventif," jelas Irhamni.
Dari 89 tersangka yang telah ditangani sejauh ini, seluruhnya masih berasal dari kalangan perorangan. Namun, Polri belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan korporasi dalam sejumlah kasus karhutla.
Penyidik masih menelusuri alat bukti yang dapat menunjukkan adanya perintah, pembiayaan ataupun transaksi yang berkaitan dengan perusahaan.
"Sementara masih perorangan, tetapi kita coba mencari ataupun menelusuri alat bukti apakah ada perintah-perintah ataupun transaksi-transaksi yang melibatkan korporasi," kata Irhamni.
Ia menegaskan apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan korporasi, pihak perusahaan juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL