SABANG – Pemerintah Aceh buka suara terkait impor 250 ton beras di Sabang yang sempat dipermasalahkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) maupun pihak terkait.
"Kesulitan utama Pemerintah Kota Sabang adalah tingginya harga beras jika dibawa dari daratan. Kondisi ini memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang masih sulit," ujar MTA, Selasa (25/11/2025).Baca Juga:
Menurut MTA, impor beras dilakukan sebagai kebijakan transisi strategis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat setempat, memanfaatkan status Sabang sebagai kawasan bebas.
Ia menilai pernyataan Menteri Amran terlalu reaksioner dan berlebihan.
"Menteri menilai impor ini seolah-olah sebuah tindakan pidana serius. Padahal, semua proses sudah sesuai kewenangan BPKS dan regulasi yang berlaku," kata MTA.
MTA menekankan bahwa Sabang diatur regulasi khusus yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.
Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran disebut tidak berdasar dan mereduksi kewenangan Aceh.
"Kami harap semua pihak, khususnya pemegang otoritas, menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo, Indonesia harus maju dan kuat," kata MTA.
Ia menambahkan, Gubernur Aceh mengharapkan Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap beras impor tersebut dan segera melepasnya untuk masyarakat Sabang sesuai mekanisme perundang-undangan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, diduga berasal dari Thailand dan Vietnam, masuk tanpa izin resmi.
"Kami terima laporan sekitar jam 14.00 WIB, ada beras masuk di Sabang sebanyak 250 ton tanpa izin pusat," kata Amran, Senin (24/11/2025).
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah periode 2022
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 telah dibeba
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerin
HUKUM DAN KRIMINAL
