Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstrasi yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Kamis, 21 Mei 2026.
Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 20 menit bersama perwakilan massa, Rudy menegaskan mendukung penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif.
"Saya dukung hak angket, saya dukung hak angket. Cuma sesuai Pasal 20 UUD 1945, tugas DPR itu ada legislasi, budgeting, hak kontrol dan pengawasan," kata Rudy.Baca Juga:
Aksi yang dikenal dengan sebutan "Aksi 215" tersebut diikuti ratusan massa yang menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, meminta Rudy Mas'ud mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur.
Kedua, meminta Rudy selaku Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Kaltim untuk mendukung hak angket.
"Kami meminta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya dan mengundurkan diri. Kami juga meminta sebagai Ketua Partai Golkar Kaltim agar menginstruksikan Partai Golkar mendukung hak angket," ujar Erly.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan massa lainnya, Jovani Ardiansyah, menyoroti proses hak angket yang sedang bergulir di DPRD Kalimantan Timur.
Ia menyebut enam fraksi telah menandatangani pakta integritas dukungan hak angket, sementara Fraksi Golkar belum menyatakan sikap resmi.
Pernyataan itu memicu respons langsung dari Rudy Mas'ud yang menegaskan bahwa setiap mekanisme politik memiliki tahapan dan prosedur yang harus dijalankan sesuai aturan.
"Pernah jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan dulu ya baru bisa ngomongnya begitu," kata Rudy.
Ia kemudian menjelaskan bahwa hak angket merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD dan bukan kewenangan pemerintah provinsi.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI