Jemaah Haji Bangkalan Sempat Tak Terima Makanan di Mina, Kemenhaj Buka Suara
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Ter
NASIONAL
JAKARTA- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menepis isu bahwa banyak investor menarik diri akibat pemangkasan masa berlaku Hak Atas Tanah (HAT) di IKN.
Menurut Basuki, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait siklus Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai bukan mencabut HAT, melainkan merevisi mekanismenya.
"Kalau sebelumnya HGB satu siklus 80 tahun diberikan langsung, kini direvisi menjadi 30, 20, 30. Tetap satu siklusnya 80 tahun, tapi pertama diberi 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun," jelas Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/11/2025).Baca Juga:
Basuki menambahkan, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, investor semakin percaya diri menanam modal di IKN.
"Bapak Presiden sudah di depan, saya di belakangnya. Misi saya melaksanakan visi Presiden, enggak ada lain," ujarnya.
Meski begitu, Basuki menegaskan tidak ada insentif tambahan yang diberikan sebagai pengganti dua siklus HAT sebelumnya yang dijanjikan kepada investor.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai putusan MK yang membatalkan HAT IKN selama 190 tahun sebagai koreksi penting bagi pembangunan ibu kota baru.
"Putusan ini penting agar pembangunan tetap berjalan di atas prinsip keadilan agraria dan kepastian hukum," ungkapnya, Minggu (23/11).
Herry menekankan, pembatalan HAT oleh MK tidak menghentikan proyek IKN, melainkan mendorong pemerintah menata ulang regulasi agar investor tetap memiliki kepercayaan.
"Nasib IKN ke depan ditentukan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan legitimasi konstitusional," katanya.
Putusan MK mengabulkan sebagian permohonan Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diajukan Stepanus Febyan Babaro dan Ronggo Warsito, terkait uji konstitusionalitas Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 21 Tahun 2023.
Mahkamah menegaskan, pengaturan dua siklus HAT tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah sehingga kehilangan kekuatan hukum mengikat.
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Ter
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam rencana pemerintah memperluas pembelajaran Bah
NASIONAL
MAGELANG Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para alumni SMA Taruna Nusantara untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar ma
NASIONAL
MEDAN Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap modus penjualan ratusan sepeda motor tanpa dokumen resmi yang ditemukan di delapan gudang
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam menggemparkan warga Kecamatan Tanjung Tiram, Kabu
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas d
NASIONAL
CIREBON Seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) di Kota Cirebon berinisial H (43) diduga melakukan pemerasan dan eksploitasi sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik
KESEHATAN
JAKARTA Pemerintah kini memiliki kewenangan untuk membekukan atau menangguhkan ekspor minyak bumi hasil produksi dalam negeri apabila kond
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk terus memperkuat nilai toleransi, persaudaraan, welas asih, serta kontr
NASIONAL