Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
MEDAN – Pemerintah Kota Medan menemukan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) tidak membayar Pajak Hiburan sebagaimana mestinya.
Para pengelola berdalih telah memenuhi kewajiban pajak, namun setelah ditelusuri, pajak yang dibayarkan hanya Pajak Restoran.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan praktik tersebut kerap dilakukan oleh pengusaha THM yang memiliki kafe atau restoran di lokasi usaha yang sama.Baca Juga:
"Ada beberapa THM yang kedapatan tidak membayar Pajak Hiburan dengan berlindung di balik Pajak Restoran. Mereka mengaku sudah bayar pajak, tetapi setelah dicek yang dibayar hanya Pajak Restoran," kata Agha, Jumat, 19 Desember 2025.
Menurut Agha, konsep usaha restoran atau kafe berbeda dengan tempat hiburan malam, meskipun berada dalam satu kawasan.
Perbedaan aktivitas usaha tersebut berimplikasi pada jenis pajak yang harus dibayarkan.
"Pajak restoran dikenakan atas aktivitas makan dan minum. Sementara tempat hiburan memiliki kewajiban Pajak Hiburan. Itu dua hal berbeda dan tidak bisa disamakan," ujarnya.
Bapenda Kota Medan, kata Agha, telah melakukan penertiban terhadap sejumlah THM yang terbukti tidak patuh.
Meski sempat mengelak, sebagian pengelola akhirnya membayar Pajak Hiburan. Namun, masih ditemukan pembayaran yang nilainya belum sesuai dengan ketentuan.
"Kami terus menegaskan agar pengusaha tidak menghindari kewajiban Pajak Hiburan dengan alasan sudah membayar Pajak Restoran," kata dia.
Selain sektor hiburan, Bapenda Medan juga memperketat pengawasan terhadap Pajak Restoran.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah menempatkan petugas untuk memantau langsung aktivitas transaksi di restoran dan kafe yang dinilai memiliki potensi pajak besar.
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) bersilaturahmi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya, H. Hasrul H
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar seb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkai
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran. Hingga Se
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolahsekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung S
PERISTIWA