Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Medan Akali Pajak Daerah, Bapenda: Berlindung di Balik Pajak Restoran

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menemukan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) tidak membayar Pajak Hiburan sebagaimana mestinya.

Para pengelola berdalih telah memenuhi kewajiban pajak, namun setelah ditelusuri, pajak yang dibayarkan hanya Pajak Restoran.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan praktik tersebut kerap dilakukan oleh pengusaha THM yang memiliki kafe atau restoran di lokasi usaha yang sama.

Baca Juga:

• Informatif Award 2025: Simalungun Pertahankan Prestasi Keterbukaan Publik

"Ada beberapa THM yang kedapatan tidak membayar Pajak Hiburan dengan berlindung di balik Pajak Restoran. Mereka mengaku sudah bayar pajak, tetapi setelah dicek yang dibayar hanya Pajak Restoran," kata Agha, Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Agha, konsep usaha restoran atau kafe berbeda dengan tempat hiburan malam, meskipun berada dalam satu kawasan.

Perbedaan aktivitas usaha tersebut berimplikasi pada jenis pajak yang harus dibayarkan.

"Pajak restoran dikenakan atas aktivitas makan dan minum. Sementara tempat hiburan memiliki kewajiban Pajak Hiburan. Itu dua hal berbeda dan tidak bisa disamakan," ujarnya.

Bapenda Kota Medan, kata Agha, telah melakukan penertiban terhadap sejumlah THM yang terbukti tidak patuh.

Meski sempat mengelak, sebagian pengelola akhirnya membayar Pajak Hiburan. Namun, masih ditemukan pembayaran yang nilainya belum sesuai dengan ketentuan.

"Kami terus menegaskan agar pengusaha tidak menghindari kewajiban Pajak Hiburan dengan alasan sudah membayar Pajak Restoran," kata dia.

Selain sektor hiburan, Bapenda Medan juga memperketat pengawasan terhadap Pajak Restoran.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menempatkan petugas untuk memantau langsung aktivitas transaksi di restoran dan kafe yang dinilai memiliki potensi pajak besar.

"Petugas kami tongkrongi restoran atau kafe tersebut selama satu sampai dua minggu untuk melihat transaksi harian dan mingguan secara riil," ujar Agha.

Dari hasil pemantauan tersebut, Bapenda melakukan koreksi terhadap besaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Agha menyebut langkah ini efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Setelah ditongkrongi, mereka tidak bisa mengelak soal nilai transaksi. Akhirnya harus membayar Pajak Restoran sesuai transaksi riil," kata Agha.

Pemerintah Kota Medan berharap langkah pengawasan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mendorong kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban pajak daerah.*

(sp/ad)

Informatif Award 2025: Simalungun Pertahankan Prestasi Keterbukaan Publik

Peredaran Narkoba di Jalan Palapa Pajak Karya Picu Keresahan Warga

Menyabut Natal dan tahun baru Yayasan Vihara Bao Qing Tian Kota Binjai bersama Batalyon kavaleri salurkan bantuan di pantiasuhan

Keberhasilan Warga Binaan Rutan Medan, RAGUSTA TEMPE Tembus Pasar Dapur MBG

Menjelang Natal dan Tahun Baru, Budaya Land Rekomendasi Wisata Keluarga di Deli Serdang

Pemkot Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UAE, Pemerintah Pusat Jadi Alasan