MEDAN – Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi S. Siregar menilai penolakan pembayaran tunai di sejumlah gerai makanan sebagai bentuk pengabaian hak konsumen.
Padian menegaskan, uang tunai dalam rupiah merupakan alat pembayaran sah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
"Pelaku usaha tidak dibenarkan menolak pembayaran tunai, kecuali ada kondisi khusus yang diatur hukum," ujarnya.Baca Juga:
Meskipun digitalisasi pembayaran, termasuk QRIS, merupakan bagian dari perkembangan sistem keuangan nasional, LAPK menekankan bahwa kebijakan "cashless only" tidak boleh meniadakan hak konsumen untuk menggunakan uang tunai.
Bank Indonesia sendiri telah menetapkan QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital.
Namun, regulasi BI menegaskan bahwa QRIS hanyalah alternatif pembayaran, bukan pengganti uang tunai.
Kebijakan ini sejalan dengan semangat inklusi keuangan agar semua lapisan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pembayaran.
Padian menambahkan, kebijakan hanya menerima pembayaran digital berpotensi merugikan kelompok lanjut usia, masyarakat tanpa akses perbankan, serta konsumen yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
Praktik ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat menimbulkan diskriminasi layanan.
Sebagai solusi, LAPK menegaskan pelaku usaha wajib:
- Menerima pembayaran tunai sebagai alat pembayaran sah.
- Menyediakan pembayaran non-tunai sebagai opsi tambahan, bukan satu-satunya metode.
- Memberikan informasi jelas mengenai metode pembayaran.
- Tidak melakukan diskriminasi pelayanan berdasarkan metode pembayaran.
Transformasi digital harus menghadirkan kemudahan bagi konsumen, bukan menjadi hambatan.
TANJUNG BALAI Zakat, infaq dan sedekah merupakan wujud nyata dari rasa kemanusiaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial kita terhadap se
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Jelang Tahun Baru China 2577 Kongzili atau Imlek, Senin (16/2/2026) malam, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina terima audiensi Universitas Prima Medan (UNPRI) yang dipimpin Dekan Fakul
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti serangkaian kasus yang melibatkan anggota Polri pada awal 2026, mulai dari duga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEKSIKO Kematian Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pemimpin Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), mengundang gelomba
INTERNASIONAL
JAKARTA PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) hingga kini belum mencatatkan keuntungan, bahkan masih mengalami kerugian. Hal ini disampaikan ole
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR memberikan perhatian khusus terhadap kasus anak buah kapal (ABK) Fandi Ramadhan (26) yang dituntut hukuman mati a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesalkan pernyataan kontroversial pemilik akun media sosial sasetyaningtyas yang menye
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sejumlah papan bunga berisi ucapan selamat dan terima kasih kepada Bupati Tapanuli Selatan menghiasi kompleks perkantor
PEMERINTAHAN
