BANDA ACEH – Pemerintah pusat mengembalikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) Aceh untuk tahun 2026 senilai Rp 1,6 triliun.
Kebijakan ini menjadi salah satu bukti prioritas pemerintah dalam mendukung pemulihan pasca-bencana di Aceh dan wilayah Sumatera yang terdampak.
Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pimpinan DPR-RI, Selasa (30/12/2025) di Banda Aceh, yang dihadiri sejumlah menteri, gubernur, dan bupati.Baca Juga:
Selain pengembalian DAK dan TKD, pemerintah pusat menyiapkan anggaran konsentrasi khusus sekitar Rp 60 triliun untuk pemulihan pasca-bencana.
"Berbagai langkah dilakukan di bawah supervisi ketat pemerintah pusat. Pemulihan pasca-bencana membutuhkan kerja sama semua pihak," ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Rabu (31/12/2025).
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim, menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder.
"Kita yakin dan akan bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Kita harus berdiri tegak dan bersatu demi Aceh bangkit," katanya.
Langkah pengembalian DAK dan TKD ini diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh pasca-bencana.*
(dh)
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur dalam perdaga
EKONOMI
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) mengukuhkan 262 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister ke50
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap perannya dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus penipuan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial TH alias D (48) yang diduga mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 1.953 orang tewas akibat serangan militer Israel sejak 2 Maret 2026. Ratusan ko
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah tidak keberatan atas langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar berencana melayangkan somasi kepada pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Seorang balita berinisial AZH di Kabupaten Indramayu sempat dilaporkan terlindas kendaraan operasional Makan Bergizi Gratis (M
PERISTIWA
