Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur dalam perdagangan internasional yang dinilai dapat menyebabkan kebocoran besar terhadap devisa negara.
Mengutip Global Financial Integrity, trade misinvoicing merupakan praktik pemalsuan dokumen perdagangan lintas negara melalui manipulasi nilai, volume, atau jenis barang dalam faktur ekspor-impor.
Skema ini kerap digunakan untuk menghindari pajak, bea cukai, hingga pencucian uang serta penyamaran hasil kejahatan ekonomi.Baca Juga:
"Ini adalah praktik trade misinvoicing, yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka ekspor-impor," kata Gibran dalam keterangan video di YouTube Wakil Presiden RI, Sabtu, 11 April 2026.
Gibran menilai praktik tersebut berpotensi memunculkan selisih pencatatan transaksi internasional yang membuka ruang bagi aliran dana ilegal ke luar negeri.
Ia menyebut, bentuk kecurangan ini dapat terjadi melalui under invoicing maupun over invoicing.
"Inilah kecurangan yang tampak teknis, tetapi berdampak sangat nyata," ujarnya.
Menurut Gibran, dalam periode 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar 40 miliar dolar AS per tahun.
Sementara over invoicing tercatat sebesar 252 miliar dolar AS atau 25 miliar dolar AS per tahun, dengan sektor dominan antara lain perdagangan limbah logam berlapis logam mulia dan perangkat telekomunikasi seperti ponsel pintar.
Ia menyebut praktik tersebut menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional, mulai dari hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk, berkurangnya devisa negara, hingga masuknya dana ilegal ke dalam negeri.
Selain itu, trade misinvoicing dinilai menciptakan distorsi persaingan usaha.
Pelaku usaha yang patuh terhadap aturan pajak disebut berpotensi kalah bersaing dengan pihak yang melakukan kecurangan pelaporan nilai perdagangan.
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL