Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur dalam perdagangan internasional yang dinilai dapat menyebabkan kebocoran besar terhadap devisa negara.
Mengutip Global Financial Integrity, trade misinvoicing merupakan praktik pemalsuan dokumen perdagangan lintas negara melalui manipulasi nilai, volume, atau jenis barang dalam faktur ekspor-impor.
Skema ini kerap digunakan untuk menghindari pajak, bea cukai, hingga pencucian uang serta penyamaran hasil kejahatan ekonomi.Baca Juga:
"Ini adalah praktik trade misinvoicing, yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka ekspor-impor," kata Gibran dalam keterangan video di YouTube Wakil Presiden RI, Sabtu, 11 April 2026.
Gibran menilai praktik tersebut berpotensi memunculkan selisih pencatatan transaksi internasional yang membuka ruang bagi aliran dana ilegal ke luar negeri.
Ia menyebut, bentuk kecurangan ini dapat terjadi melalui under invoicing maupun over invoicing.
"Inilah kecurangan yang tampak teknis, tetapi berdampak sangat nyata," ujarnya.
Menurut Gibran, dalam periode 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar 40 miliar dolar AS per tahun.
Sementara over invoicing tercatat sebesar 252 miliar dolar AS atau 25 miliar dolar AS per tahun, dengan sektor dominan antara lain perdagangan limbah logam berlapis logam mulia dan perangkat telekomunikasi seperti ponsel pintar.
Ia menyebut praktik tersebut menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional, mulai dari hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk, berkurangnya devisa negara, hingga masuknya dana ilegal ke dalam negeri.
Selain itu, trade misinvoicing dinilai menciptakan distorsi persaingan usaha.
Pelaku usaha yang patuh terhadap aturan pajak disebut berpotensi kalah bersaing dengan pihak yang melakukan kecurangan pelaporan nilai perdagangan.
"Jika dibiarkan, kecurangan ini dapat mendorong pelaku usaha yang jujur ikut melakukan hal serupa demi bertahan," ujar Gibran.
Pemerintah, kata dia, terus mendorong perbaikan sistem pelaporan dan pembayaran kepabeanan serta pajak berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran negara.
"Inilah saatnya ekonomi kita tumbuh dari kejujuran dan keadilan," kata Gibran.*
(km/ad)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL