100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkap praktik curang yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
Sorotan diarahkan ke sektor strategis, khususnya industri sawit dan baja, yang dinilai masih menjadi ladang manipulasi pajak dan kepabeanan.
Purbaya menyebut sedikitnya 10 perusahaan sawit besar terindikasi kuat melakukan under invoicing, yakni melaporkan nilai ekspor hingga 50 persen lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya dalam dokumen pabean.Baca Juga:
Praktik ini berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara dari bea keluar, pajak ekspor, dan pungutan terkait lainnya.
"Ini praktik serius. Akan kita kejar ke depan dan mereka tidak bisa main-main lagi," kata Purbaya.
Menurut dia, temuan tersebut terungkap setelah pemerintah memperketat penelusuran data ekspor secara lebih rinci dan lintas sistem.
Under invoicing dilakukan untuk menekan kewajiban pajak dan bea masuk.
"Kita sudah beri pesan keras. Kalau masih dilakukan, kita sikat perusahaannya. Saya tidak peduli," ujarnya.
Tak hanya sektor sawit, Purbaya juga mengungkap praktik penghindaran pajak di sektor baja dan bahan bangunan.
Ia menyebut adanya perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia namun tidak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
"Pengusahanya dari Tiongkok, punya perusahaan di sini, jual langsung ke klien dengan sistem cash basis, dan tidak membayar PPN," kata Purbaya.
Temuan ini menambah daftar sektor industri yang dinilai masih memanfaatkan celah pengawasan fiskal dan kepabeanan.
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL