Mahfud MD Minta Publik Ikut Awasi Sidang Kasus Andrie Yunus, Soroti Pentingnya Transparansi
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta masyarakat turut mengawasi jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap akti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 20 Januari 2026 telah mendekati Rp18 triliun dari total pagu anggaran Rp268 triliun.
Capaian ini menunjukkan percepatan serapan anggaran pada awal tahun pelaksanaan program unggulan tersebut.
"Sampai pagi ini, 20 Januari 2026, realisasi anggaran sudah mendekati Rp18 triliun," kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa, 20 Januari 2026.Baca Juga:
Dadan menjelaskan, penyaluran anggaran MBG dilakukan secara langsung dari Kantor Kas Negara ke rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Skema tersebut dirancang untuk memastikan distribusi dana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menurut dia, penggunaan anggaran MBG telah diatur secara proporsional.
Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen untuk insentif mitra.
Terkait pembangunan infrastruktur, Dadan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada dana negara yang digunakan untuk pembangunan fisik SPPG.
Seluruh unit layanan yang telah beroperasi dibangun dengan pendanaan mitra.
"Sebanyak 21.102 SPPG yang sudah berjalan itu 100 persen dibiayai mitra. Belum ada uang negara yang digunakan untuk pembangunan fisik," ujarnya.
Pada 2026, program MBG menargetkan perluasan signifikan jumlah unit layanan.
Di wilayah aglomerasi diperkirakan akan beroperasi sekitar 28 ribu SPPG, sementara di daerah terpencil direncanakan 8.617 SPPG untuk memperluas akses layanan gizi.
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta masyarakat turut mengawasi jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap akti
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah keXXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, S
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengasuh
NASIONAL
JAKARTA Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat pada Senin (27/4
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat melakukan koordinasi intensif untuk membebaskan empat warga negara Indonesia (WN
INTERNASIONAL
JAKARTA Seorang prajurit TNI kembali dilaporkan gugur dalam misi perdamaian Perserikatan BangsaBangsa (PBB) di Lebanon. Insiden tersebut
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan pada Senin (27/4/2026) terpantau masih berada pada level tinggi. Cabai rawit merah tercatat menjad
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pengurusan piutang negara yang memungkinkan neg
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang digelar di Hotel Raffles J
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti maupun terindikasi mela
PEMERINTAHAN