Kejagung Siap Hadapi Praperadilan Lodewyk Pusung, Gugatan Status Tersangka Kasus MBG Masuk Sidang
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
NASIONAL
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 20 Januari 2026 telah mendekati Rp18 triliun dari total pagu anggaran Rp268 triliun.
Capaian ini menunjukkan percepatan serapan anggaran pada awal tahun pelaksanaan program unggulan tersebut.
"Sampai pagi ini, 20 Januari 2026, realisasi anggaran sudah mendekati Rp18 triliun," kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa, 20 Januari 2026.Baca Juga:
Dadan menjelaskan, penyaluran anggaran MBG dilakukan secara langsung dari Kantor Kas Negara ke rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Skema tersebut dirancang untuk memastikan distribusi dana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menurut dia, penggunaan anggaran MBG telah diatur secara proporsional.
Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen untuk insentif mitra.
Terkait pembangunan infrastruktur, Dadan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada dana negara yang digunakan untuk pembangunan fisik SPPG.
Seluruh unit layanan yang telah beroperasi dibangun dengan pendanaan mitra.
"Sebanyak 21.102 SPPG yang sudah berjalan itu 100 persen dibiayai mitra. Belum ada uang negara yang digunakan untuk pembangunan fisik," ujarnya.
Pada 2026, program MBG menargetkan perluasan signifikan jumlah unit layanan.
Di wilayah aglomerasi diperkirakan akan beroperasi sekitar 28 ribu SPPG, sementara di daerah terpencil direncanakan 8.617 SPPG untuk memperluas akses layanan gizi.
Dari sisi penerima manfaat, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta orang dan diproyeksikan tercapai pada pertengahan tahun.
Total porsi makan yang akan disalurkan sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 21 miliar porsi.
Selain ekspansi layanan, BGN juga menargetkan peningkatan mutu melalui akreditasi dan sertifikasi SPPG.
Sertifikasi akan dibagi dalam tiga kategori, yakni Unggul (A), Sangat Baik (B), dan Baik (C).
Sebelumnya, hingga 16 Januari 2026, realisasi anggaran MBG tercatat sebesar Rp17,39 triliun.
Selain anggaran utama MBG, terdapat alokasi non-MBG sekitar Rp7 triliun untuk sistem dan tata kelola, promosi dan edukasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, serta pemantauan dan pengawasan.
Dadan optimistis percepatan realisasi anggaran ini akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2026.*
(bi/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi SadewaPurbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan angg
PEMERINTAHAN
BATU BARA Seorang pria bernama Suriono (57) ditemukan tewas dalam kondisi terbakar di rumah yang juga dijadikan toko sembako miliknya di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan keterlibatan seorang perwira ak
NASIONAL
JAKARTA Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menyampaikan apresiasi atas rencana Presiden RI Prabowo Subianto membuka Kedutaan Besar Re
POLITIK
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mempertahankan penguatannya hingga penutupan perdagangan Kamis (2/7/2026). Berdasark
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah tetap berada pada level yang aman
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 2.000 taruna dari Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) akan diterjunkan untuk mendampingi siswa Sekol
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
PEMERINTAHAN