Roy Suryo Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan: Sudah Kadaluwarsa!
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mengikuti kegiatan revisi pergeseran belanja pegawai dan belanja barang operasional yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rabu, 21 Januari 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis percepatan realisasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 agar pelaksanaannya selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan operasional satuan kerja di daerah.
Kegiatan diikuti secara daring dari Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali.Baca Juga:
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Bali, I Nengah Sukadana, bersama Tim Kerja Pengelola Keuangan.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Bali dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung pengelolaan anggaran negara yang akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses revisi tersebut, Kanwil Kemenkum Bali tergabung dalam Tim 2 yang mendapatkan pendampingan dari Dwi Nurlaely.
Pendampingan difokuskan pada kelengkapan dokumen data dukung yang menjadi syarat dalam revisi pergeseran anggaran.
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menekankan agar seluruh satuan kerja segera menyampaikan data dukung yang telah diinformasikan sebelumnya.
Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari keterlambatan realisasi anggaran serta memastikan perubahan belanja dapat segera diimplementasikan sesuai kebutuhan organisasi.
Menanggapi arahan tersebut, I Nengah Sukadana menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan dan menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum Bali untuk segera menindaklanjuti seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.
"Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu sepanjang Tahun Anggaran 2026," ujarnya.*
(dh)
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan ren
EKONOMI
GROBOGAN Kereta Api Argo Bromo Anggrek terlibat kecelakaan dengan mobil minibus Toyota Avanza di perlintasan sebidang swadaya di Jalan T
PERISTIWA