Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
BALI — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menyampaikan hasil Analisis dan Evaluasi (AE) terhadap Peraturan Daerah terkait swasembada pangan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Rabu, 21 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah masing-masing kabupaten sebagai bagian dari fungsi advokasi kebijakan hukum kepada pemerintah daerah.
Evaluasi ini sekaligus mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.Baca Juga:
Koordinator Analisis dan Evaluasi Kanwil Kemenkum Bali, I Putu Surya Dharma, menyatakan bahwa evaluasi Peraturan Daerah bertujuan meningkatkan kualitas regulasi daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
"Analisis dan evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk memastikan regulasi daerah benar-benar efektif dan relevan," kata Surya Dharma dalam pengantarnya.
Hasil evaluasi disampaikan secara langsung dan diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan Gianyar.
Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah, Bagian Hukum diharapkan dapat mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi tersebut.
Evaluasi difokuskan pada peran regulasi daerah dalam mendukung penguatan ketahanan pangan dan pencapaian swasembada pangan, yang menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita Presiden.
Kanwil Kemenkum Bali menilai regulasi daerah perlu disusun secara tepat guna agar mampu mendukung kebijakan nasional secara optimal.
Tim Analisis dan Evaluasi memaparkan kajian secara komprehensif, mencakup aspek normatif, efektivitas implementasi, serta isu-isu strategis yang memerlukan penyempurnaan.
Rekomendasi hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada periode berikutnya maupun melalui kebijakan lain yang relevan.
Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Gianyar menyampaikan apresiasi atas hasil Analisis dan Evaluasi tersebut.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL