Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
BALI — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menyampaikan hasil Analisis dan Evaluasi (AE) terhadap Peraturan Daerah terkait swasembada pangan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Rabu, 21 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah masing-masing kabupaten sebagai bagian dari fungsi advokasi kebijakan hukum kepada pemerintah daerah.
Evaluasi ini sekaligus mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.Baca Juga:
Koordinator Analisis dan Evaluasi Kanwil Kemenkum Bali, I Putu Surya Dharma, menyatakan bahwa evaluasi Peraturan Daerah bertujuan meningkatkan kualitas regulasi daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
"Analisis dan evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk memastikan regulasi daerah benar-benar efektif dan relevan," kata Surya Dharma dalam pengantarnya.
Hasil evaluasi disampaikan secara langsung dan diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan Gianyar.
Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah, Bagian Hukum diharapkan dapat mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi tersebut.
Evaluasi difokuskan pada peran regulasi daerah dalam mendukung penguatan ketahanan pangan dan pencapaian swasembada pangan, yang menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita Presiden.
Kanwil Kemenkum Bali menilai regulasi daerah perlu disusun secara tepat guna agar mampu mendukung kebijakan nasional secara optimal.
Tim Analisis dan Evaluasi memaparkan kajian secara komprehensif, mencakup aspek normatif, efektivitas implementasi, serta isu-isu strategis yang memerlukan penyempurnaan.
Rekomendasi hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada periode berikutnya maupun melalui kebijakan lain yang relevan.
Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Gianyar menyampaikan apresiasi atas hasil Analisis dan Evaluasi tersebut.
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA