Misbakhun Ungkap Tujuan MBG: Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia
PASURUAN Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerin
NASIONAL
BALI — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menyampaikan hasil Analisis dan Evaluasi (AE) terhadap Peraturan Daerah terkait swasembada pangan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Rabu, 21 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah masing-masing kabupaten sebagai bagian dari fungsi advokasi kebijakan hukum kepada pemerintah daerah.
Evaluasi ini sekaligus mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.Baca Juga:
Koordinator Analisis dan Evaluasi Kanwil Kemenkum Bali, I Putu Surya Dharma, menyatakan bahwa evaluasi Peraturan Daerah bertujuan meningkatkan kualitas regulasi daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
"Analisis dan evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk memastikan regulasi daerah benar-benar efektif dan relevan," kata Surya Dharma dalam pengantarnya.
Hasil evaluasi disampaikan secara langsung dan diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan Gianyar.
Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah, Bagian Hukum diharapkan dapat mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi tersebut.
Evaluasi difokuskan pada peran regulasi daerah dalam mendukung penguatan ketahanan pangan dan pencapaian swasembada pangan, yang menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita Presiden.
Kanwil Kemenkum Bali menilai regulasi daerah perlu disusun secara tepat guna agar mampu mendukung kebijakan nasional secara optimal.
Tim Analisis dan Evaluasi memaparkan kajian secara komprehensif, mencakup aspek normatif, efektivitas implementasi, serta isu-isu strategis yang memerlukan penyempurnaan.
Rekomendasi hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada periode berikutnya maupun melalui kebijakan lain yang relevan.
Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Gianyar menyampaikan apresiasi atas hasil Analisis dan Evaluasi tersebut.
Pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk menjadikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan hukum di daerah.
Kanwil Kemenkum Bali menegaskan akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan guna memastikan implementasi rekomendasi berjalan secara berkelanjutan.*
(dh)
PASURUAN Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerin
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tid
POLITIK
JAKARTA Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi
PENDIDIKAN
MEDAN Kelompok Medan Teater menggelar Festival Musikalisasi Puisi bertajuk Kopi & Kepo di Taman Budaya Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Pemerintah tengah mengkalkulasi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun ini di tengah tekanan defisit program Jaminan Kesehatan N
KESEHATAN
JAKARTA Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah membuka rekrutmen besarbesaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Posisi ini menjadi salah s
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti liqu
EKONOMI
TAPSEL Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial RUN (33) saat diduga hendak memperjualbelikan sisik trenggili
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyoroti maraknya penyebaran informasi tidak terverifikasi di med
POLITIK