Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik manipulasi harga saham atau yang dikenal sebagai goreng saham.
Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat sejumlah pejabat sektor keuangan di Kantor Pusat Danantara, Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
Menurut Airlangga, praktik spekulatif tersebut tidak hanya merugikan investor, tetapi juga mencederai kredibilitas dan integritas pasar modal nasional.Baca Juga:
"Pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan yang merugikan investor dan merusak pasar modal Indonesia," ujar Airlangga.
Ia menyebut aksi goreng saham berdampak langsung pada kepercayaan investor, khususnya investor internasional.
Praktik tersebut dinilai dapat menghambat arus modal asing yang dibutuhkan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Praktik ini menghambat penanaman modal asing yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Airlangga.
Airlangga memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas.
Bursa Efek Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan akan menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan pasar modal.
"Terkait penegakan aturan dan sanksi hukum, BEI bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar peraturan bursa, POJK, dan undang-undang sektor keuangan," ujarnya.
Pemerintah, kata Airlangga, akan mendukung penuh seluruh proses hukum agar berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini diambil di tengah tekanan berat yang melanda pasar modal dalam beberapa hari terakhir.*
(d/dh)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL